Dana Sertifikasi Guru Tahun 2015 Di Aceh Utara Belum Dibayar

Dana Sertifikasi Guru Tahun 2015 Di Aceh Utara Belum Dibayar

59
BERBAGI

BERITA ACEH UTARA – Dana Sertifikasi Guru tahun 2015 sebesar 9.4 Milyar belum dilakukan pencairan , yang awalnya dijanjikan dibayar pada awal Mei 2018 lalu, seperti yang pernah disampaikan Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten (BPKK) Aceh Utara, Hamdani, dalam pertemuan perwakilan guru didampingi pengurus Koalisi Barisan Guru Bersatu (Kobar-GB) dengan pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) dan BPKK difasilitasi Komisi E DPRK aceh utara di gedung dewan setempat, Selasa, 17 April 2018 lalu.

” Mereka berjanji didepan wakil Rakyat, dan itu sudah menjadi komitmen dan yang menyatakan disitu hadir dari Dinas Pendidikan dan BPPK yang diwakili oleh Pak Zulkarnaini dan Pak Hamdani  “, terang Yursal Ketua Kobar- GB Aceh Utara saat dihubungi media ini , rabu (12/09/2018).

” Insya Allah akan cair pada bulan Mei bahkan kita usahakan awal mei malahan”, ucap yursal meniru kata- kata janji mereka di depan wakil rakyat waktu itu.

Dia menambahkan , Kami merasa dikhianati dan ini didengar oleh wakil rakyat , DPR itu seharusnya memberi presul persoalan ini, yang sudah ada dihadapan mereka.

“Rakyat sudah mengadu ke wakilnya , nah ketika itu di ingkari , seharusnya wakil rakyat yang harus berbicara” terang Yursal.

Waktu itu uang sudah ada 7.8 Milyar, tapi kenapa tidak dibagikan saja , dan kenapa harus menunggu sisa transfer dari Pusat , toh ken bisa dibagikan apa yang ada dulu, tambah yursal.

Muhammad Nur salah satu guru di aceh utara mengeluh terkait keterlambatan pembayaran dana sertifikasi 2015 lalu.

” Ya kami merasa kecewa , seharusnya dibayar tepat waktu , ken tau bagaimana keadaan para guru sekarang, jadi dengan lambatnya pembayaran ini , juga sangat berpengaruh dengan kinerja kami”, Ucap M Nur

Sementara itu Bendahara Dinas pendidikan dan kebudayaan Aceh Utara Rusmin yang dibubungi media mengatakan , keterlambatan ini dikarenakan lambaatnya turun SK dari Pusat jadi kita tidak bisa melakukan amprahan .

” Kemaren memang kita mau ambil kibajakan langsung mau kita bayar , cuma saat Rakor dibatam dengan tim kementrian , mereka bilang tidak  bisa karena tidak diterima dalam aplikasi , laporan tidak akan diterima selama belum ada SK” ,terang Rusmin.

” Jadi kalau kami bayarpun kemaren bulan Mei , tetap saja dianggap belum dibayar , karena tidak ada di aplikasi ,dan tidak diterima sebagai laporan realisasi ,dan dianggap uang masih ada di Kas , makanya tidak kita bayar kemare”, ucap Rusmin.

“Alhamdulillah ini sudah turun SK dari kementerian dan sekarang sedang kita lakukan amprahan, dan saya harapkan kepada para guru untuk  bersabar sedikit lagi ”  tutup Rusmin. (sAHRUL)