Belum Dapatkan Sertifikat Halal MUI ,Dinkes Aceh utara Terus Lakukan Vaksinasi MR

Belum Dapatkan Sertifikat Halal MUI ,Dinkes Aceh utara Terus Lakukan Vaksinasi MR

139
BERBAGI
foto Tgk. H Abdul Manan Ketua MPU Aceh Utara 3 Lampiran

ACEH UTARA – Dinas Kesehatan Aceh Utara (Dinkes) terkesan mengabaikan implementasi Undang-undang (UU) No 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH). Hal ini terlihat dimana mereka terus melakukan imunisasi vaksin Measles-Rubella (MR) terhadap anak – anak usia 9 bulan sampai dengan 15 tahun yang dimulai pada tanggal 1 Agustus kemaren dan diadakan serentak di seluruh Indonesia.

Sedangkan Vaksin MR  itu sendiri belum mendapatkan sertifakat Halal dari Majelis Ulama Indoneaia (MUI). Namun, Plt. Kadinkes Aceh utara, Khalmidawati , M.Kes dalam sambutannya mengatakan hingga kemarin pihaknya telah melakukan vaksin kepada 7.311 anak dengan cara penyuntikan di bagian lengan bahu kiri.

Hal itu disampaikan dalam kegiatan pembukaan Pencanangan Kampanye Imunisasi Measles Rubella (MR) yang berlangsung di halaman Sekolah SD Negeri 07 Syamtalira Aron, Kamis (02/08).

“Kampanye yang kita laksanakan hari ini adalah suatu kegiatan imunisasi secara massal sebagai upaya untuk memutuskan transisi pengurangan virus campak dan rubella dengan tanpa memandang atau mempertimbangkan status imunisasinya dan tidak memerlukan izin secara tertulis,” ujarnya.

Sementara itu Wakil Bupati Aceh Utara, Fauzi Yusuf,  menjawab media baraknews.com terkait implementasi UU Nomor 33 tahun 2014, mengatakan hari ini pihaknya hanya sebatas melakukan pembukaan dan tentunya akan terus koordinasi dengan MPU Aceh Utara supaya ini legal dilakukan.”Mudah – mudahan  kedepan bisa dimaksimalkam semua”.Hari ini Tim Dinkes akan berkoordinasi dengan MPU supaya tidak ada permasalahan – permasalahan  saat dijalankan nantinya di masyarakat,Pungkasnya .

foto Tgk. H Abdul Manan Ketua MPU Aceh Utara

Ditemui diruang kerjanya, Ketua MPU Aceh Utara Tgk. H Abdul Manan mengatakan ,  kami MPU Aceh Utara tetap mengikuti kepada MUI. Yang bahwa dalam surat MUI menyatakan belum pernah mengeluarkan fatwa bahwa Vaksin MR itu halal atau boleh digunakan.

“Lalu, kalau memang ada juga yang menyampaikan MUI telah mengeluarkan fatwa halal atau haram maka ini adalah merupakan pembohongan publik”. Inilah yang kira-kira hal yang bisa kami sampaikan .

karena ini belum mendapatkan kesimpulan dari apa dasar pembuatan Vaksin, maka hukumnya tidak boleh karena hukum itu sesudah lebih dulu mengetahui dasar kejadian, ucapnya.

Dirinya mengharapkan sebaiknya dinas terkait untuk menghentikan dulu Vaksinisasi MR samapai dewan Pimpinan MUI mengambil kebijakan secara nasional pada tanggal 8 Agustus 2018 mendatang.

Sementara itu Plt.Kadinkes Aceh utara saat diwawancara media baraknews.com usai pertemuan dengan MPU menyatakan dirinya belum bisa menyampaikan hasil dari pertemuan tersebut, kami akan berkoodinasi dulu dengan atasan. (Sahrul)