oleh

Erli Hasim 2.7 Tahun Nahkodai Simeulue Punya 14 Rapor Merah

Berita Banda Aceh – Dua tahun tujuh bulan lebih sudah berlalu, Erli Hasim menjabat sebagai Bupati Simeulue sejak dilantik pada tanggal 20 Juli 2017 yang lalu, beberapa tokoh Kabupaten Simeulue memberi rapor merah atas kinerjanya yang amat buruk dimata masyarakat dan mempermalukan daerah. Bukan tanpa alasan bagi mereka mengatakan itu, hal ini sudah menjadi konsumsi publik setiap hari.

Berikut komentar mereka terhadap kinerja Erli Hasim yang berhasil dihimpun.

Pertama, Tidak Melantik Komisioner KIP Kabupaten Simeulue, Ketua Himpinan Masyarakat Simeulue, Denvinal mengatakan, arogansinya tidak melantik KIP Simeulue sehingga pada saat penyelenggaraan Pemilu serentak 2019 di Kabupaten Simeulue tanpa KIP.

“Tugas Bupati adalah hanya melantik, dia tidak boleh campur tangan dalam hal perekrutan. Perintah Plt,Gubernur Aceh juga sudah ada, Mendagri juga sudah, DPRK sudah melakukan berbagai upaya agar KIP jangan kosong. Nah ini, patut kita duga karena tidak ada ada orangnya dalam lima Komisioner tersebut, makanya banyak alasan untuk tidak melantik,” tendas Denvinal, kepada media ini, Minggu (01/03/2020)

Kedua, Status RSUD Simeulue Turun Grade Dari Tipe C Menjadi Tipe D,
Kata Denvinal, dalam visi dan misinya sebagai Bupati waktu itu adalah mewujudkan pelayanan kesehatan yang baik guna meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat secara menyeluruh sampai ke pelosok desa, tetapi dengan penurunan grade ini berarti diduga pelayanan kesehatan dianggap buruk.

Ketiga, Kasus Video Mesum Yang Sangat Mempermalukan Simeulue,
Tokoh Muda Simeulue, Herlisdianto, kepada media ini mengatakan dugaan video mesum Erli Hasim yang beredar di media sosial sangat mempermalukan Kabupaten Simeulue khususnya dan Provinsi Aceh pada umumnya yang nota benenya menerapkan Syariat Islam.

“Perbuatan mesum Bupati Simeulue menjadi preseden buruk di kalangan masyarakat dan telah mencoreng nama baik Kabupaten Simeulue dan Provinsi Aceh, yang hingga saat ini belum tuntas. Provinsi Aceh yang menerapkan Syariat Islam dan Bupati yang memiliki gelar Sarjana Agama, sungguh memalukan di mata Dunia,” pungkasnya.

Pengakuan Erli Hasim dalam video itu istrinya, sambung Herlis, hal ini ia telah membohongi masyarakat Simeulue, publik sudah menilai bahwa adegan itu dibuat sebelum Erli Hasim menikah dengan istrinya sekarang dan dalam video tersebut merupakan perempuan PNS yang bertugas di Aceh Tenggara.

Keempat, Kasus Dana Siluman Rp 9,6 Miliar,
Menurut Herlisdianto, seorang Bupati berani sekali menggunakan anggaran tanpa persetujuan DPRK Simeulue dan memfiktifkannya.

“Ini terlalu nekat, menggunakan anggaran tanpa persetujuan DPRK adalah nekat dan perlu mendapat konsekwensi. Bahkan proyeknya fiktif. Dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 dan ditegaskan dalam Perpres nomor 80 tahun 2003 telah mengatur bagaimana pengelolaan anggaran yang baik dan tugas sebagai Kepala Daerah,” katanya.

Herlisdianto yang kerap disapa Bang Herlis ini berharap semoga kasus dana Siluman ini segera tuntas dan siapa yang bersalah maka harus dipenjara.

“Semoga semuanya akan terbongkar jika memang betul-betul siluman dan ada pemalsuan dokumen. Jika benar tentu bebas, dan jika salah, ya siapkan mental dan fisik untun masuk kerangkeng,” tulis Herlis di group WA Radio 99,50 Djaya FM mengomentari pemberitaan korupsi dana Siluman, Kamis (26/02/2020).

Kelima, Menunjuk Kroninya Yang Tidak Kompeten Menduduki Jabatan Strategis,
Contohnya, seperti Bidang Bina Marga Dinas PUPR Kabupaten Simeulue, ia menempatkan Bereeh Firdaus yang tidak berkompeten menduduki Kabidnya, harusnya yang berlatar belakang Sarjana Teknik. Mantan Bupati Simeulue, Darmili, pernah menyorot hal ini di status FBnya, seperti dilansir modusaceh.co tanggal 26 Oktober 2017 yang lalu,

Darmili mengatakan, penempatan itu tak sesuai dengan posisi yang tepat. Alasannya, tugas pokok dan fungsi Kabid Bina Marga Dinas PU sangat teknis. Karena itu harus diisi PNS dengan latar pendidikan formal sarjana teknik sipil, berpengalaman, mempunyai integritas dan kapabilitas.

Keenam, Memberikan Proyek Kepada Yang Diduga Berani Memberikan Fee Saja,
“Lihat saja proyek banyak yang fiktif, bangunan baru PHO langsung rusak dan kontraktornya itu-itu saja. “Seperti di Lamerem-Lewak padahal baru selesai PHO, jalannya langsung rusak, tetapi mengapa Bupati tidak bertindak tegas?, ini diduga pertanda ada sesuatu,” ketus Darmili kepada saat ditemui media ini, Sabtu (29/02/2020).

Ketujuh, Bangunan Pemerintah Di Simeulue Dicat Dengan Warna Hijau Mirip Lambang PBB,
Tidak hanya itu saja, menurut Darmili sebagian bangunan pemerintah seperti RSUD, Masjid, kantor Camat dan Taman dicat dengan warna hijau yang mirip dengan lambang PBB.

Kedelapan, Janji Kampanye tidak satupun yang dilaksanakan,
Tak tanggung-tanggung, penilaian rapor merah kedelapan ini langsung dari ketua Tim Sukses Pemenangan Erli Hasim, Zulhamzah. Dikatakannya, Visi terwujudnya Simeulue yang maju, sejahtera dan bermartabat dalam bingkai masyarakat Madani hanya omong kososng, justru masyarakat makin melarat, harkat dan martabat warga Simeulue terinjak-injak akibat perbuatan mesumnya.

“Mana sejahtera yang digadang-gadangkan, mana masyarakat bermartabat, mana masyarakat madani, yang ada perbuatan amoralnya yang telah mencoreng nama baik Simeulue,” tegas Zulhamzah.

Ia cukup merasa kecewa dan malu. Semua janji ucapan Bupati Simeulue hanyalah isapan jempol belaka. “Sembilan poin dalam misinya satupun juga tidak ada terlaksana, hanya bualan, hanya jualan politiknya saja. Program kerjanya 100 hari dia untuk mengembalikan PDKS dari PT Kasama Ganda, bohong,” tegas Zulhamzah

Kesembilan, PDKS Dibiarkan Hancur, PMKS Dibiarkan Terbengkalai,
Masih menurut Zulhamzah, janji Erli Hasim menarik PDKS tidak dilaksanakan dan mirisnya lagi PMKS dibiarkan dicuri maling, PDKS pun sudah tidak ada Direkturnya lagi. “Sayang sekali, padahal warga menunggu itu,” jawab singkat Zulhamzah.

Kesepuluh, Sering Melakukan Mutasi Pejabat Yang Diduga Sarat Nepotisme,
“Hitung saja, sudah berapa kali mutasi ASN selama dia jadi Bupati, hanya ASN berasal dari Simeulue Barat dan Alafan yang diperiotaskan. ASN yang dianggap tidak loyal dan mengeritik kinerjanya, dimutasi ke Satuan Kerja yang tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan atau dibuang ke Kecamatan yang jauh,” tegas yang akrab disapa Wo Jol ini.

“Dia sudah pernah digugat oleh 32 ASN di Simeulue karena memutasi tanpa ada alasan, memutasi yang bertentangan dengan peraturan, dia kalah di tingkat Kasasi, ini bertanda buruknya kinerjanya,” imbuhnya lagi.

Kesebelas, Pengangkatan Tenaga Kontrak Diduga Sarat Nepotisme

Pengurus DPC PDI Perjuangan Simeulue, Hardani yang dihubungi media ini membenarkan hal ini. “Agar jangan ketahuan nepotismenya, sengaja mengulur pengumuman siapa saja yang lulus, direkrut bulan Mei 2019, diumumkan bulan Desember 2019. PDIP Simeulue pernah mempertanyakan keterlambatan pengumuman kelulusan tenaga kontrak ini, akhirnya diumumkan tak lama berselang setelah kami bersuara di media,” kata Hardani, Minggu (01/02/2020).

Senada dengan itu, Herlisdianto juga mengatakan, baru-baru ini sempat tercium kabar, bahwa ada pengangkatan kontrak terkesan dipaksakan seperti umur sudah melampaui batas. “Ada tu terdengar kabar, umurnya sudah tidak layak lagi menjadi tenaga kontrak,” ujar Herlisdianto.

Kemudian agar jangan ketahuan nepotismenya, pada saat pengumunan kelulusan tenaga kontrak baru-baru ini, yang lulus tersebut tidak dicantumkan tempat dan tanggal lahirnya serta alamat mereka. Ini diduga ada sesuatu yang ditutupi.

Keduabelas, Mengkotak-Kotak Warga Simeulue, Yaitu Kubunya Sendiri Dan Kubu Wakil Bupati Simeulue, Afridawati.

Agusnin Arif, Ketua Himas Banda Aceh, menyayangkan hal ini. Seperti dilansir waspada.id, tanggal 19 Februari 2020 yang lalu, Agusnin Arif khawatir akan terjadi perang saudara di Simeulue. “Yang paling ditakutkan bila sampai terjadi “perang saudara” (tawuran massal),” ujar Agusnin Arif mengutip waspada id.

Ketigabelas, Bupati Kurang Senang Diberitakan Oleh Wartawan,
Baru-baru ini, Erli Hasim menghina dan melecehkan profesi wartawan. “Walaupun Bupati sudah minta maaf tetapi perbuatannya belum tentu diterima wartawan lain,” Kata Rahmad, Ketua Balai PWI Simeulue, singkat, Minggu (01/03/2020).

Keempatbelas, Memecat Imam Masjid Yang Kritis,
Satu lagi yang amat memalukan, Ia memecat Imam Masjid Kabupaten Simeulue, Ustadz Supriadi hanya gara-gara Imam tersebut mempertanyakan bonus bagi peserta Musabaqah Tilawatil Qur’an.

“Kita mengutuk perbuatannya ini, DPRK Simeulue sudah melakukan RDP dan merekomendasikan agar Ustadz Supriadi diangkat kembali, tetapi sampai hari ini belum juga diangkat. Untuk menjadi Imam tersebut bukan orang sembarangan,” tandas Hardani, Senin (02/03/2020).[Manda]

Komentar

News Feed