oleh

Anggota DPRD Pandeglang Sesalkan Akses Jalan Desa Ditutup di Koroncong

Berita Kab.Pandeglang–Warga Desa Gerendong, Kecamatan Koroncong, Kabupaten Pandeglang mengeluhkan adanya penutupan akses jalan lingkungan tersebut menggunakan tumpukan batu, yang diakibatkan diduga karena kekalahan dalam Pilkades serentak di Kabupaten Pandeglang 16 Oktober 2021 lalu.

“Saya kurang tahu batu-batu itu ditumpukan ditengah jalan sekitar jam 10 malam, sehingga warga disini terganggung oleh adamya penutupan akses jalan satu-satunya yang digunakan warga,” ungkap Rahmat salah seorang warga Kampung Gerendang, Desa Gerendong, Kecamatan Koroncong, kepada media, Sabtu (18/12/2021).

Menurut Rahmat dan beberapa warga lainnya yang mengeluhkan adanya penutupan jalan dengan tumpuka batu besar yang diturunkan melalui mobil truk yang sudah lama rencananya desas desus akan ditutup.
“Saya tidak tahu siapa yang menutup akses jalan itu, intinya karena sakit hati saat Pilkades lalu,” katanya singkat.

Sementara Kepala Desa Gerendung, Romdon membenarkan dengan adanya penutupan akses jalan lingkungan tersebut.
“Dengan ada kejadian penutupan akses jalan lingkungan yang dikeluhkan masyarakat. Dan saya sudah koordinasikan dengan pihak Bhabinkamtibas juga Babinsa di Desa Gerendong untuk menyelesaikan sengketa lahan yang digunakan jalan lingkungan itu agar mencari solusinya, sehingga bisa segera diselesaikan dan jalan bisa dilalui kembali oleh warga,” kata Kades Romdon singkat.

Sedangkan, anggota Komisi 3 DPRD Kabupaten Pandeglang menyesalkan adanya penutupan akses jalan lingkungan di Kampung Gerendong, Desa Gerendong, Kecamatan Koroncong oleh oknum warga akibat imbas dari Pilkades lalu.

“Kami menyesalkan adanya informasi penutupan akses jalan lingkungan di Desa Gerendong imbas dari pilkades dari calkades yang kalah. Padahal jalan itu sudah dua kali dibangun oleh kabupaten dan provinsi yang notabene nya jalan itu sudah milik pemerintah,” tutur Dede Sumateri anggota DPRD Pandeglang, kepada media, Sabtu (18/12/2021).

Menurut Dede dari Fraksi PKS ini, jika jalan tersebut sudah pernah dibangun oleh pemerintah berarti secara otomatis bukan lagi milik pribadi atau persorangan karena menurut aturan yang ada jalan itu sudah dihibahkan pada pemerintah.

“Maka dalam persoalan itu, pemda harus hadir menyelesaikan hal ini melalui dinas terkait. Begitu juga camat harus segera turun menyelesaikan permasalah tersebut,” tandas Dede yang mengaku telah mengkoordinasikan dengan DPUPR Pandeglang. (Dan)

News Feed