PANGANDARAN — Forum BUMDes Indonesia (FBI) DPD Kabupaten Pangandaran menggelar pertemuan silaturahmi dan koordinasi. bersama pengurus BUMDes dan TPKK se-Kabupaten Pangandaran di kawasan wisata alam Batulumpang ,Desa Parakanmanggu, Sabtu (24/1/2026) .
Kegiatan yang berlangsung sejak pukul 13.00 WIB hingga selesai ini menjadi forum strategis untuk menyatukan persepsi dan memperkuat kesiapan desa dalam menyongsong implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG). yang akan berjalan penuh pada 2026.
Ketua FBI DPD Pangandaran, Ikin Sodikin. , dalam sambutannya menegaskan bahwa konsolidasi organisasi FBI dari tingkat pusat hingga daerah kini telah solid. Momentum tersebut, kata dia, harus dimanfaatkan BUMDes untuk menyelaraskan visi dan misi agar mampu menangkap peluang besar dari program MBG.
“BUMDes tidak boleh hanya menjadi penonton. BUMDes harus tampil sebagai penggerak ekonomi desa sekaligus agregator pasokan pangan lokal. —mulai dari produksi, pengelolaan hingga distribusi—agar manfaat program benar-benar kembali ke masyarakat desa,” tegas Ikin.
Dukungan politik terhadap arah tersebut disampaikan Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Pangandaran , Ai Nanan Handayani . Ia menegaskan komitmen DPRD dalam mengawal implementasi regulasi MBG, termasuk peraturan presiden dan aturan turunannya, dengan penekanan pada pemanfaatan komoditas lokal
Menurutnya, penempatan BUMDes sebagai simpul rantai pasok MBG merupakan langkah tepat untuk menjadikan program ini sebagai pengungkit ekonomi lokal. , mulai dari kepastian harga, keberlanjutan pasokan, hingga pembentukan hub logistik desa.
Sementara itu, Sekretaris Umum FBI DPD Pangandaran , Toto Hadianto , menekankan langkah-langkah operasional yang harus segera dilakukan. Ia mendorong BUMDes agar tidak bergerak sendiri-sendiri, melainkan membangun sentralisasi kerja sama dan komoditas antar desa.
“BUMDes perlu menyiapkan layanan logistik terpadu—gudang, armada angkut, legalitas usaha, sertifikasi, serta pengendalian mutu di titik kumpul desa. Ini sejalan dengan juknis MBG yang mengutamakan belanja bahan pangan dari BUMDes, koperasi, dan jejaring ekonomi lokal di sekitar SPPG,” jelas Toto.
Penguatan jejaring lintas sektor juga mendapat dukungan dari unsur kepemudaan. Sekretaris DPD KNPI Pangandaran Tian Kadarisman Masagi , menyatakan,” kesiapan KNPI untuk mengawal arus informasi dan koordinasi pelaksanaan MBG serta bersinergi aktif dengan BUMDes di lapangan.
Forum kemudian ditutup dengan diskusi teknis dan pemetaan awal komoditas unggulan desa, meliputi beras, sayuran, protein hewani dan ikan, hingga produk olahan. Pemetaan ini akan menjadi dasar penyusunan kontrak kemitraan antara BUMDes dengan SPPG atau yayasan pengelola dapur MBG .
Dengan fondasi regulasi yang jelas dan peta jalan operasional yang terukur, pertemuan di Batulumpang menegaskan kesiapan BUMDes dan TPKK Pangandaran untuk tampil sebagai garda terdepan penyedia pasokan pangan lokal dalam Program MBG 2026.
Keberhasilan MBG, ditegaskan para peserta, sangat bergantung pada kerapian sistem hulu–hilir —mulai dari data penerima, pasokan, produksi, distribusi, edukasi gizi hingga keamanan pangan. Dalam ekosistem tersebut, BUMDes, TPKK, dan jejaring desa. menjadi kunci agar manfaat program tidak bocor keluar, melainkan kembali menguatkan ekonomi desa.
( Upi )
