Nasib Gaji Cleaning Service RSUD Pandega Jadi Sorotan, Solehudin Minta Kontrak Outsourcing Diaudit

PANGANDARAN – Belum dibayarkannya hak gaji sejumlah tenaga cleaning service di RSUD Pandega Pangandaran menjadi perhatian DPRD Kabupaten Pangandaran. Persoalan tersebut dinilai perlu segera ditelusuri agar tidak merugikan pekerja maupun mengganggu kelancaran pelayanan rumah sakit.

Anggota Komisi IV DPRD Pangandaran dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Solehudin, meminta pihak-pihak terkait segera duduk bersama untuk mencari kejelasan atas persoalan pembayaran upah tersebut.

Saat dikonfirmasi melalui WhatsApp, Rabu (11/11/2026), Solehudin menyampaikan bahwa perusahaan penyedia jasa tenaga kerja memiliki kewajiban memenuhi hak karyawan sesuai ketentuan dan perjanjian kerja yang berlaku.

Ia menegaskan, gaji merupakan hak pekerja yang harus dibayarkan tepat waktu. Karena itu, persoalan keterlambatan pembayaran tidak boleh dibiarkan berlarut-larut tanpa kejelasan penyelesaian.

Dalam persoalan ini, PT Prabu Niskala Dewata merupakan perusahaan penyedia jasa outsourcing yang berkaitan dengan tenaga cleaning service di RSUD Pandega.

Sebagai anggota Komisi IV DPRD yang menjadi mitra kerja Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Pangandaran, Solehudin menilai perlu ada langkah pengawasan dan penelusuran secara langsung terhadap kondisi yang terjadi.

Menurutnya, persoalan tersebut juga harus dilihat dari sisi keberlangsungan pelayanan rumah sakit. Sebab, tenaga kebersihan mempunyai tanggung jawab penting dalam menjaga sanitasi dan kebersihan lingkungan fasilitas kesehatan.

“Harus dilakukan pengecekan langsung ke lapangan. Kita juga harus mencegah terjadinya aksi mogok kerja, karena kebersihan dan sanitasi di RSUD Pandega berkaitan langsung dengan keselamatan pasien serta standar pencegahan infeksi,” ungkapnya.

Ia mengingatkan, jangan sampai persoalan pembayaran upah justru menimbulkan dampak lanjutan terhadap pelayanan masyarakat. Kewajiban perusahaan kepada pekerja harus diselesaikan, sementara standar kebersihan rumah sakit tetap harus dipertahankan.

Untuk mengurai persoalan tersebut, Solehudin mendorong DPRD Kabupaten Pangandaran mengagendakan Rapat Dengar Pendapat (RDP).

Dalam forum tersebut, ia mengusulkan agar Direktur RSUD Pandega, pihak manajemen PT Prabu Niskala Dewata, Dinas Tenaga Kerja, serta perwakilan pekerja dihadirkan.

RDP dinilai penting untuk membuka persoalan secara menyeluruh, termasuk mengetahui penyebab belum terpenuhinya pembayaran gaji dan langkah penyelesaian yang akan dilakukan oleh masing-masing pihak.

Selain meminta RDP, Solehudin juga menyoroti pentingnya penelusuran kontrak kerja sama antara RSUD Pandega dengan perusahaan penyedia jasa tersebut.

Ia meminta agar isi perjanjian, kewajiban masing-masing pihak, serta mekanisme pembayaran dalam kerja sama itu diperiksa secara transparan, termasuk aliran dana yang berkaitan dengan pelaksanaan kontrak.

“Kita lihat kontrak kerja samanya dan aliran dananya. Harus jelas bagaimana kewajiban masing-masing pihak, bagaimana mekanisme pembayaran, serta apakah seluruh ketentuan dalam kontrak sudah dilaksanakan sebagaimana mestinya,” tegasnya.

Menurut Solehudin, pemeriksaan tersebut diperlukan agar tidak ada persoalan yang terlewat dan setiap pihak dapat mempertanggungjawabkan kewajibannya.

Ia berharap persoalan yang dialami para pekerja cleaning service segera mendapatkan penyelesaian melalui koordinasi antara DPRD, pihak rumah sakit, perusahaan penyedia jasa, dan instansi ketenagakerjaan.

Solehudin juga menekankan bahwa hak pekerja dan kualitas pelayanan kesehatan merupakan dua hal yang sama-sama harus diperhatikan. Jangan sampai persoalan hubungan kerja berdampak pada masyarakat yang membutuhkan pelayanan di RSUD Pandega Pangandaran.

( Upi ) 3/5 (1)

Nilai Kualitas Konten