Kabupaten Ciamis — Pemerintah Kabupaten Ciamis kembali melaksanakan Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2026. Kali ini kegiatan diperuntukkan bagi seluruh desa se-Kecamatan Panawangan, yang dilaksanakan pada Senin (26/01/2025) bertempat di Aula Desa Panawangan.
Kegiatan tersebut diikuti oleh 18 desa se-Kecamatan Panawangan, dengan peserta terdiri dari Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Sekretaris Desa, Bendahara Desa, serta perangkat desa terkait. Turut hadir unsur kecamatan dan Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan sebagai bentuk sinergi lintas sektor dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
Bupati Ciamis, H. Herdiat Sunarya, hadir secara langsung untuk memberikan arahan dan pembinaan. Bupati menegaskan bahwa kegiatan pembinaan dan pengawasan ini merupakan wujud kepedulian Pemerintah Kabupaten Ciamis agar soliditas seluruh unsur pemerintahan desa tetap terjaga dalam menjalankan tugas dan kewajibannya.
“Pemerintah desa terdiri dari kepala desa dan perangkatnya bersama BPD. Dalam aturan sudah jelas fungsi dan tugas masing-masing. Tapi satu hal yang tidak boleh dilupakan adalah sinergitas dan soliditas. Kalau tidak solid, sebaik apa pun memahami aturan tetap tidak akan berjalan dengan baik,” tegas Bupati.
Menurutnya, pembangunan desa tidak bisa dilakukan secara sendiri-sendiri, meskipun didukung anggaran yang besar. Terlebih dalam kondisi saat ini, di mana anggaran desa mengalami keterbatasan.
“Yang saya tekankan adalah solidaritas. Membangun desa tidak bisa sendirian, apalagi sekarang anggarannya minim. Semua harus gotong royong,” ujarnya.
Pada kesempatan tersebut, Bupati juga memaparkan kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Ciamis yang saat ini masih menghadapi tantangan berat. Ia menjelaskan bahwa kondisi tersebut dipengaruhi oleh dampak pandemi Covid-19 serta kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat.
Bupati menyampaikan bahwa pada tahun 2025–2026, bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat tidak lagi diterima, padahal sekitar 15 tahun lalu nilainya mencapai Rp200–300 miliar per tahun. Hal ini terjadi karena kondisi keuangan provinsi yang juga mengalami defisit, serupa dengan yang dialami Kabupaten Ciamis.
“Ini bukan karena Gubernur tidak memperhatikan Ciamis, tetapi karena kondisi keuangan provinsi juga sama dengan kabupaten. Intinya, provinsi dan kabupaten kondisinya 11-12,” jelasnya.
Dalam menghadapi kondisi tersebut, Bupati menegaskan bahwa kunci agar pemerintahan daerah tetap berjalan, maju, dan berkembang adalah soliditas dan gotong royong seluruh unsur pemerintahan.
Ia juga mengingatkan para kepala desa, BPD, dan perangkat desa agar tidak mudah terpengaruh oleh hujatan di media sosial yang kini mudah viral.
“Sekarang ini apa pun kejadian, apalagi yang berkaitan dengan pemerintah, bisa viral dalam hitungan menit. Kadang membuat kita sakit hati. Tapi itu kita balas dengan kerja. Jangan sampai kondisi di luar sudah tidak baik, di dalam internal juga tidak solid,” pesannya.
Terkait pengelolaan keuangan desa, Bupati menekankan pentingnya transparansi, ketelitian, serta kepatuhan terhadap aturan. Ia mengingatkan bahwa praktik korupsi tidak hanya dimaknai sebagai memperkaya diri sendiri, tetapi juga setiap tindakan yang melanggar ketentuan pengelolaan keuangan.
“Hati-hati dalam mengelola uang desa. Walaupun tidak dimakan, kalau melanggar aturan tetap yang akan berbicara adalaj hukum. Tertib dalam penggunaan anggaran, tertib dalam pelaporan, termasuk pengadaan barang dan jasa harus sesuai aturan,” tegasnya.
Menutup arahannya, Bupati Ciamis mengimbau seluruh peserta untuk tetap waspada terhadap potensi cuaca ekstrem yang diprediksi berlangsung hingga akhir Januari. Mengingat Kecamatan Panawangan termasuk wilayah rawan, ia mengajak seluruh pihak untuk menjaga lingkungan, termasuk saluran air dan kebersihan sekitar.
“Pelihara lingkungan kita bersama-sama. Ini bagian dari ikhtiar kita menghadapi cuaca ekstrem,” pungkasnya.
*PROKOPIM CIAMIS*
