oleh

Pos Tenaga Ahli Gubernur Dicoret

BERITA LAMPUNG —— Gubernur Lampung Arinal Djunaidi menggandeng praktisi hukum yang akan membantunya dalam mengkaji semua kebijakan yang berimplikasi secara hukum tanpa membebani anggaran daerah.

Sesuai dengan arahan Badan Pemeriksa Keuangan, Gubernur Arinal Djunaidi dalam pemerintahannya meniadakan tenaga ahli yang selama ini menjadi beban anggaran. Dengan menghapus tenaga ahli yang berjumlah sekitar 40 orang berhasil melakukan efisiensi anggaran sekitar Rp1,8 miliar.

Sedangkan untuk membantu kerja Gubernur dalam menentukan kebijakannya yang mengharuskan memiliki pertimbangan dan atau telaah secara hukum. Gubernur mengakomodir sejumah praktisi hukum dalam Tim Hukum Provinsi Lampung yang akan berkoordinasi dengan Biro Hukum Setdaprov Lampung.

“Tim ini merupakan praktisi/orang-orang yang memiliki kompetensi di bidang hukum yang bersedia mengabdikan ilmunya untuk kepentingan rakyat Lampung tanpa di gaji dan bekerja secara insidentil serta  berkoordinasi dengan Biro Hukum,” kata Kepala Biro Hukum Pemprov Lampung Zulfikar di Lingkungan Kantor Gubernur Provinsi Lampung, Selasa, (10/9/2019).

Tim Hukum di angkat berdasarkan SK Gubernur Lampung No. G/618/B.02/HK/2019 memempunyai tugas diantaranya melaksanakan kajian dan analisis kebijakan gubernur dalam bidang hukum, memberikan pertimbangan, saran, masukan, dalam penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan bidang hukum. Kemudian Tim Hukum akan melapor dan mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung.

Lebih lanjut, Karo Hukum menyampaikan keberadaan Tim Hukum sebagai wujud apresiasi gubernur terhadap aspirasi beberapa praktisi hukum yang siap mengabdi kepada rakyat Lampung Berjaya.  Hal ini juga sebagai wujud konsistensi Gubernur Arinal untuk menjalankan saran BPK untuk menghentikan Tenaga Ahli yang di anggap menjadi beban anggaran.

“Sebagai kepala daerah yang taat hukum beliau tentu membutuhkan sinergitas dengan orang-orang yang berkompeten dalam menentukan kebijakan. Pembentukan Tim Hukum merupakan jawaban dari saran BPK untuk efisiensi anggaran, namun tetap memperhatikan aspek hukum dalam setiap mengambilan keputusan dan menentukan arah pembangunan daerah,” katanya. (Mar)

Komentar

News Feed