oleh

Rombongan Massa dari AMM, Segel Kantor Bupati Muratara

Berita Kab.MURATARA– Rombongan massa yang tergabung di aliansi masyarakat Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara) provinsi Sumatera Selatan, berdemo di kantor bupati muratara, Rabu 3/2/2021.

Kedatangan petugas audit badan pemeriksa keuangan republik Indonesia (BPK RI) perwakilan provinsi Sumatera Selatan ke kantor bupati muratara, di sambut oleh rombongan massa yang tergabung di AMM dengan berdemo di depan kantor bupati, untuk menyampaikan 10 poin tuntutan kecurangan yang diduga dilakukan oleh penyelanggara Anggara terkait kas daerah muratara kosong kepada BPK RI.

selain melakukan demo, rombongan massa yang tergabung di AMM juga menyegel pintu masuk Kantor Bupati Muratara dan rombongan massa yang tergabung di AMM juga Meminta petugas auditor BPK RI menemui rombongan mereka, sembari membentang sepanduk yang bertuliskan ‘Segera periksa dan tangkap oknum perampas uang rakyat yang bertujuan untuk menemui BPK Provinsi Sumsel

Prengki Pratama selaku koordinator lapangan salah seorang rombongan massa yang tergabung di AMM, saat ditanyai awak media menyampaikan bahwa kedatangan rombongan mereka ke Kantor Bupati Muratara untuk menemui BPK Provinsi Sumsel.

“Kedatangan kami ini untuk bertemu BPK Provinsi, karna kami mendapat informasi hari ini pemeriksaan keuangan Kabupaten Muratara oleh BPK Provinsi,” ujarnya.

Diakuinya, kedatangan rombongan Masyarakat dan Pemuda, ingin menyampaikan dukungan terhadap BPK RI yang sedang melaksanakan pemeriksaan keuangan daerah di kabupaten ini, terkait kekisruhan Kasda kosong.

“Kedatangan aliansi pemuda ingin bertemu BPK Provinsi untuk menyampaikan 10 tuntutan indikasi dugaan korupsi” ucapnya.

Berikut tuntutan massa, yang ingin mereka sampaikan kepada BPK :
1. Alokasi dana DAK fisik.
2. Alokasi dana non fisik, terdiri dari DAK Reguler.
3. Penugasan dan Affirnasi sebesar Rp. 62 Milyar
4. Anggaran yang di Surat Pengakuan Hutang (SPH) sebesar Rp. 180 Miliyar lebih.
5. Dana Insentif daerah Rp. 1.9 Milyar
6. Dana JKM Rp. 3 Milyar lebih.
7. Dana Covid-19 Rp. 31 Milyar lebih rialisasi Rp. 24 M.
8. Dana hibah BPBD Pusat ke Daerah Rp. 7 Milyar terlaksana Rp. 6,2 Milyar
9. Anggaran pembangunan rumah jabatan Bupati Rp.1,9 M.
10. Anggaran alat berat Rp. 9 M lebih dan pembangunan 2020 diduga asal jadi.

“Disini BPK barus mengetahui adanya dugaan dan kerugian negara. Sebab anggaran puluhan miliar yang digunakan bahkan ada sisa anggaran. tapi dikatakan KAS daerah kosong,” tambah Prengki.

Jurnalis: David