CIAMIS – Komitmen terhadap transparansi dan profesionalitas dalam pelaksanaan program sosial kembali ditunjukkan oleh Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Hj. Tina Wiryawati, S.H., M.M. Legislator asal Dapil Jabar 13 ini turun langsung meninjau proses wawancara calon karyawan di salah satu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Ciamis.
Pelaksanaan seleksi kali ini menggandeng tim akademisi dari Universitas Galuh (Unigal) Ciamis. Langkah tersebut, menurut Hj. Tina, menjadi wujud nyata upaya SPPG untuk memastikan setiap tahapan rekrutmen berjalan obyektif dan bebas intervensi.
“Kami ingin proses ini betul-betul transparan. Karena itu, tahapan interview dilakukan oleh pihak profesional dari Unigal, bukan internal yayasan. Ini untuk menjaga agar hasilnya bisa dipertanggungjawabkan,” tutur Hj. Tina, Minggu (19/10/2025).
Dalam kunjungannya, Hj. Tina menegaskan bahwa pelaksanaan program SPPG tidak boleh hanya berfokus pada hasil, tetapi juga proses. Ia menilai, seleksi tenaga kerja merupakan bagian penting dari upaya membangun sistem yang sehat, terutama untuk mendukung program pemenuhan gizi bagi masyarakat rentan seperti ibu hamil, balita, dan lansia.
“SDM yang terlibat di SPPG harus benar-benar kompeten, memiliki dedikasi tinggi, dan menjalankan pekerjaannya sesuai SOP,” ujarnya.
Hj. Tina juga mengapresiasi langkah yayasan yang membuka kerja sama dengan perguruan tinggi. Menurutnya, kolaborasi semacam itu memperkuat kualitas sumber daya manusia sekaligus mendorong penerapan standar kerja yang lebih profesional di lingkungan SPPG.
Selain fokus pada rekrutmen, Hj. Tina juga menyoroti aspek kebersihan, keamanan, dan mutu makanan yang akan disalurkan kepada penerima manfaat. Ia menegaskan, setiap dapur SPPG harus menjadi contoh dalam menjaga kualitas pelayanan publik.
“Mulai dari dapurnya, bahan makanannya, proses pengolahan hingga pendistribusian harus bersih dan tertib. Semua harus mengikuti SOP agar layak dijadikan percontohan,” katanya.
Dari hasil pantauannya, antusiasme masyarakat untuk bergabung dalam SPPG terbilang tinggi. Tercatat lebih dari 130 peserta mengikuti proses seleksi, dengan sebagian besar berasal dari sekitar lokasi dapur.
“Ini bukan sekadar membuka lapangan kerja baru, tetapi juga menggerakkan ekonomi lokal. Petani sayur, peternak ayam, dan pemasok bahan pangan juga ikut merasakan manfaatnya,” ujarnya.
Meski begitu, Hj. Tina mengakui bahwa kapasitas layanan SPPG masih terbatas. Satu dapur baru mampu melayani sekitar 2.500 penerima manfaat, sementara permintaan dari masyarakat jauh lebih besar.
“Masih banyak warga yang belum terjangkau. Saya berharap ke depan pemerintah dapat memperluas cakupan layanan agar semakin banyak masyarakat yang terbantu,” tambahnya.
Sebagai pengawas, Hj. Tina juga mendorong agar tahap rekrutmen berikutnya lebih inklusif, dengan memberi peluang bagi penyandang disabilitas dan kelompok usia produktif yang beragam.
“SPPG bukan hanya program gizi, tapi juga pemberdayaan ekonomi. Kita ingin program ini memberi manfaat ganda — kesehatan meningkat, ekonomi masyarakat pun ikut tumbuh,” pungkasnya.
