Oleh : *Drs. H. Azkar Badri, M.Si*
*Mantan Peneliti Komunikasi Sosial Litbang Deppen
*Dan Mantan Pejabat Kemkominfo RI.
*Sekarang Dosen.
Pasca Reformasi Partai Bulan Bintang (PBB) sempat 2 kali manggung di Senayan, DPR RI. Masa Bhakti 1999-2004, 2004-2009. Setelah itu 3 kali pemilu tidak mengirimkan wakilnya di lembaga tinggi negara tersebut. 2009-2014, 2014-2019 dan 2019-2024. Lantaran tidak mencapai ambang batas parlemen (4 %).
Ketidakhadiran PBB di parlemen DPR RI, cukup dirasakan oleh bangsa Indonesia. Success Story PBB ketika hadir di lembaga tupoksinya antara lain, pembuat regulasi, undang-undang. Betapa banyak produk undang-undang buat kepentingan negara dan bangsa seperti disampaikan oleh Prof. Yusril Ihza Mahendra suatu ketika, diantaranya, UU Pembentukan KPK, UU Pembentukan PPATK, UU Perubahan Mahkamah Agung (MA), UU tentang Terorisme, UU Pemisahan TNI dan Polri, UU tentang Kejaksaan dan masih banyak undang-undang lain dihasilkan.
Masih kata Prof. Yusril, ketika PBB absen di Dewan Perwakilan Rakyat RI. Bisa dilihat katanya, tidak jelas pembahasan undang-undang di DPR RI. Ini betul adanya, ada kecenderungan mereka tidak begitu ekstra memikirkan rakyat, tetapi terkesan sibuk dengan kepentingan pribadi dan kelompoknya.
Lebih tragis lagi, kata Prof. Chusnul Mariyah, UU yang dibuat bukan untuk membela anak bangsa sendiri. Dicontohkannya, UU Kesehatan yang sempat heboh. Menurutnya untuk kepentingan Industri Kapitalisme. Ini disebabkan katanya dalam video singkat cukup viral di media sosial, lantaran tidak berfungsi kontrol terhadap eksklusif oleh legislatif. Menerima saja.
Belum lagi, jika kita melihat fenomena para anggota DPR RI dari bermacam partai politik. Rata-rata partai politik yang manggung sekarang ini banyak anggotanya terjerat kasus, baik di legislatif maupun eksekutif. Kasus perampokan uang negara di Kementerian Kominfo mencapai angka cukup pantastik melibatkan banyak orang dari berbagai partai politik.
Begitu juga kasus di lembaga lainnya, menjadi tontonan dan hiasan di media elektronik, media sosial atau media lainnya, yang digelandang oleh KPK. Ini dalam kategori tebang pilih. Berarti kalau tebang rata, bisa dibayangkan seabrek- abrek kita menonton dagelan perampokan uang negara.
Suatu ketika saya wawancarai kecil-kecilan kepada teman-teman Bacaleg DPR RI PBB. Saya tanya apa materi kampanye yang dipasarkan kepada konstituen. Sangat gampang dia menjawab, saya datangi tokoh agama dan tokoh masyarakat. Saya bilang, katanya. “Punten, coba Bapak lihat di layar televisi Bapak, semua yang berompi oranye KPK semua orang partai politik. Tapi tidak ada dari PBB”. “Itu saja pak. Ternyata mereka berfikir dan menerimanya”, kata Bacaleg ini dengan bahasa Simple logic.
Selain hal-hal tersebut. Hal-hal yang mendasar menyangkut hajat kepentingan rakyat atau masyarakat, terkesan pula mereka ini Pekak (bebal) dengan responsivitas sebagai wakil rakyat. Tidak Peka (spirit keberpihakan zero boleh dikatakan).
Sebagai contoh, ketika Ongkos Haji dinaikan hampir 2 kali lipat. Komisi VIII terkesan ketuanya ikut melegitimasi atau memperkuatkan keputusan pemerintah. Kalaupun ada yang agak berseberangan dengan kebijakan ini, terkesan basa-basi politik. Good Willnya tidak terlihat dengan jelas. Kenapa. Kalau betul-betul memihak rakyat, tentu langsung bentuk Pansus (Panitia Khusus) untuk meneliti dan mengkaji sedetail mungkin, persoalan perhajian di Indonesia. Termasuk keuangan haji, aset haji dan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Biar jelas dan terang benderang.
Menurut kacamata kita di luar. Masak biaya haji naik. Bukankah keuangan haji mencapai Rp,165 triliun. Dalam pemikiran orang awam, dana sebanyak itu jika dikelola oleh BPKH atau apapun. Tentu ada nilai keuntungannya. Bisa untuk subsidi yang lebih signifikan terhadap calon jem’ah haji Indonesia yang ingin menunaikan ibadah haji ke tanah suci.
Tidak ada empati dan peduli. Betapa susahnya orang kampung mau melaksanakan ibadah haji. Mereka yang tidak berpunya, bertahun-tahun mengumpulkan uang. Uang sudah terkumpul diperhitungkan sudah bisa berangkat. Eh, ada penambahan hampir satu lipat lagi. Sementara umurnya sudah mulai uzur dimakan usia senja. Pupuslah harapan beribadah ke tanah suci, ibadah haji. Sampai mati hanya impian.
Belum lagi pertanggungan kita kepada Allah. Jangan-jangan kita termasuk orang yang menghambat orang beribadah. Tunggu saja balasan nanti. Astaghfirullah. Auzubillah minzalik.
Dengan kondisi dan situasi kehidupan politik di lembaga legislatif yang cukup memperihatinkan sekarang ini. Tidak berjalannya ruh atau semangat membela rakyat. Sudah sa’atnya perwakilan rakyat dari PBB hadir untuk bisa mengimbangi. Jika memungkinkan mewarnai perpolitikan di DPR RI untuk mengutamakan keberpihakan kepada kepentingan rakyat yang telah memandatariskan. Agar peran dan fungsi DPR RI bisa berjalan sesuai dengan tupoksinya. Hal ini diakui oleh teman dari partai lain. Suatu ketika terjadi diskusi dadakan.
Maka sudah waktunya dalam pemilu 2024 nanti suara untuk DPR RI kita titipkan ke partai Bulan Bintang (PBB). Agar bisa terlibat dan berperan maksimal membangun negeri dari DPR RI sarat dengan kepentingan rakyat. Bukan kepentingan pribadi atau golongan.
Begitu juga bagi para caleg, tanaman idealisme dan ideologi yang kokoh bekal membangun negeri. Marilah kita menjadi anggota legislatif yang aspiratif dengan kebutuhan rakyat. Bukankah kita mewakili rakyat. Cocok sekali yel-yel PBB. PBB menang Rakyat senang. Aamiin yaa robbal aalamiin.
