Pemalang – Banyaknya Pungli pada dinas-dinas di Kabupaten Pemalang terkait administrasi yang dibebankan pada kontraktor menjadi perbincangan hangat.Hal ini dianggap sangat keterlaluan dan diluar kewajaran.belum lagi para kontraktor harus membayar didepan fee proyek pada beberapa dinas.jika tidak jangan harap kita akan dapat pekerjaan,Apa lagi tahun ini banyak sekali rekanan yang kemarin membantu incumbent yang berkeliaran”meminta jatah yang mengatasnamakan bupati.
Jangan harap kita dapat pekerjaan kalau tidak ada uang mukanya,”ucap salah seorang rekanan yang ditemui beberapa waktu lalu. lebih lanjut dirinya mengatakan kontraktor kecil sekarang ini ibarat sudah jatuh tertimpa tangga,belum lagi biaya lain-lain yang harus dikeluarkan seperti kontrak kerja dan tanda tangan dari oknum yang memanfaatkan situasi.”Nilainya lumayanlah, bagaimana kulaitas pekerjaan akan bagus kalau modelnya seperti ini ?,”ungkapnya
Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Pemalang,H.Agus Sukoco yang ditemui beberapa wartawan beberapa waktu lalu menegaskan,jika hal tersebut tidak boleh terjadi,bukan saja pelanggaran tapi juga sangat memberatkan para kontraktor. kalau memang terjadi demikian kontraktor lapor saja pada penegak hukum,tapi juga sebaliknya,kontraktor juga jangan mengerjakan asal-asalan,”tandasnya
Hal senada diungkapkan oleh Panji,anggota LSM Pelayanan Publik kabupaten Pemalang, menurutnya tindakan dinas yang sedemikian itu patut mendapat perhatian yang serius,aplagi kontraktor yang merasa menjadi sapi perah oleh oknum yang tak bertanggung jawab.Makanya kami akan mengawal tuntas persoalan tersebut,”Ini tidak boleh dibiarkan kami akan kawal sampai tuntas permasalahan ini,” tegasnya.(Roen/Ragl)
Komentar