Baraknews kabupaten nias–Penetapan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDes di Desa Mohili Berua Botomuzoi dari Tahun 2017,2018,2019,2020 dan 2021 telah disetujui dan ditetapkan bersama BPD Pemerintah Desa melalui Musyawarah Desa
Dari hasil Musyawarah Desa Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDes di Desa Mohili Berua Botomuzoi di Musyawarah oleh Badan permusyawaratan Desa (BPD) setiap Tahunnya.
Di Tahun Anggaran 2017 sudah dimuat dalam Berita Acara dan ditandatangani 7 (tujuh) orang BPD.Dari hasil Musyawarah Desa dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDes di Desa Mohili Berua Botomuzoi
Di Tahun Anggaran 2018 sudah dimuat dalam Berita Acara dan ditandatangani oleh 4 (empat) orang BPD Dan 1 (satu) orang belum hadir dari hasil Musyawarah Desa Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDes Desa Mohili Berua Botomuzoi
Pada saat di Tahun Anggaran 2019 sudah dimuat dalam Berita Acara dan ditandatangani oleh 4 (empat) orang BPD Dan 1 (satu) orang belum hadir.Dari hasil Musyawarah Desa Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDes Desa Mohili Berua Botomuzoi
Pada saat di Tahun Anggaran 2020 sudah dimuat dalam Berita Acara dan ditandatangani oleh 5 (lima) orang BPD.Dari hasil Musyawarah Desa Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDes Desa Mohili Berua Botomuzoi
Terakhir diTahun Anggaran 2021 sudah dimuat dalam Berita Acara dan ditandatangani oleh 5 (lima) orang BPD.
Itu pun sudah Musyawarah Desa Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDes Desa Mohili Berua Botomuzoi
Dalam hal ini Pemerintah Desa dalam hal PJ Kepala Desa Mohili Berua Botomuzoi mengatakan kepada Awak Media bahwa selama 3 Tahun berturut-turut kegiatan dan Program selalu diawasi oleh BPD dan setiap Tahunnya di audit oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Nias, terkait Laporan Pengaduan Masyarakat tersebut sudah kami sampaikan Klarifikasi Nomor : 140/121/2015/2022 tanggal 01 Agustus 2022 kepada Pimpinan Kecamatan sesuai dengan Surat Bapak Camat Botomuzoi Nomor:140/1280/Kec.BTM/2022 tanggal 26 Juli 2022.
Pemerintah Desa Mohili Berua Botomuzoi memohon kepada Bapak Camat untuk memfasilitasi atau memediasi antara Pemerintah Desa dan warga yang mengadu sesuai nama-nama yang menandatangani Surat tersebut,”ucapnya sekretaris desa (af lase)
