Baraknews OKU Selatan, MUARADUA – Bupati Ogan Komering Ulu Selatan (OKUS) melalui Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Setda Kabupaten OKU Selatan, Joni Rafles, AP., M.Si., mendukung upaya pemberantasan peredaran narkoba dan pencegahan paham radikalisme melalui program Kampung Tangguh Anti Narkoba dan Anti Radikalisme.
Menurutnya, generasi milenial saat ini harus mampu dan memiliki bentengn yang kokoh sehingga mampu menangkal paham ideologi liberalisme, di mana salah satunya penyalahgunaan narkoba. Selain itu, harus ada juga satu paham yang dapat menjadi benteng bagi generasi muda dari berbagai ancaman tersebut, salah satunya melalui program Kampung Tangguh Anti Narkoba dan Anti Radikalisme ini.
“Program yang akan terbentuk di Kabupaten OKU Selatan ini dapat bertujuan memaksimalkan upaya dari kepolisian dalam memberantas narkoba, dan mencegah hadirnya paham liberalisme,” katanya saat menghadiri kegiatan asistensi Kampung Tangguh Anti Narkoba dan Anti Radikalisme di Aula Pemkab OKU Selatan, Selasa (20/09/2022).
Dia juga berharap seluruh komponen harus bersinergi untuk mengambil langkah dalam upaya pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran narkoba di wilayah OKU Selatan.
Dalam kesempatan yang sama, Kabag Ops Polres OKU Selatan, Kompol Hardan HS., yang mewakili Kapolres OKU Selatan menyebut bahwa aka nada tiga kelurahan dan dua desa di OKU Selatan yang menjadi pilot project program ini.
Pada program ini, salah satunya akan dipasang spanduk di pintu masuk atau tempat-tempat umum tentang pencegahan penyalahgunaan narkoba sehingga para pelaku segan untuk berbuat.
Sebagai bentuk dukungan dari masyarakat, Kompol Hardan berujar agar masyarakat juga tak segan-segan melapor jika menemukan pelaku atau pengedar narkoba di desa atau kelurahan tersebut.
Kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan dari Kasubdit Pariwisata Direktorat PAMOBVIT Polda Sumsel KA Tim Asistensi, AKBP Eddy Apriyanto HAKA, ST., M.Si yang memberikan penjelasan tentang ap aitu kampung Tangguh anti narkoba dan apa yang harus dilakukan. Mulai dari pembangunan SDM, perbaikan infrastruktur, peningkatan kemandirian petugas keamanan dan peningkatan ekonomi Kawasan
(HR)
