oleh

Disinyalir Belum membayar tunggakan listrik selama empat bulan, aliran listrik di kantor bupati muratara Akan dilakukan pemadaman

Berita Kab.MURATARA– Meski sudah dihubungi petugas PLN, pemerintah daerah (Pemda) Musi Rawas Utara (muratara) provinsi Sumatera Selatan, belum juga bisa melunasi tagihan tunggakan listrik selama empat bulan, dengan alasan Kas Daerah (kasda) Kosong.

Bessrnya tunggakan pembayaran listrik di perkantoran pemda muratara berjumlah Rp. 65 jutaan, sedangkan Penerangan Jalan Umum (PJU) di Sejumlah Daerah di Muratara menunggak pada perusahaan Listrik Nasional (PLN) sebesar Rp.200 jutaan.

Dairobi Manager PLN Rayon Lubuklinggau dan Muratara mengungkapkan, tunggakan listrik untuk perkantoran pemda Kabupaten Muratara sudah memasuki empat bulan dan PJU sudah satu bulan tidak dibayar Pemkab Muratara.

“Untuk perKantor Pemda lebih kurang Rp.65 jutaan, dan Penerangan Jalan Umum lebih kurang Rp 200 jutaan,” kata Dairobi kepada awak media, Selasa (29/12/2020).

Dikatakannya, pihak pemda belum bisa melunasi tunggakan listrik, mereka beralasan dikarekan Kas Daerah Kosong.

Padahal kalau melihat peraturan PLN  jika pelanggan menunggak selama 3 bulan, seharusnya sudah dilakukan bongkar rampung dan berhenti menjadi pelanggan PLN tegasnya.

Lanjutnya, bahkan Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru sudah mengeluarkan surat edaran yang isinya berdasarkan data piutang PT. PLN masih terdapat Pemerintah Daerah belum memenuhi kewajiban dalam pembayaran Listrik ke pada PT PLN.

Gubernur memerintahkan kepada Pemerintah Daerah untuk melakukan pelunasan tagihan listrik kepada PLN setiap bulan secara tertib.

dan ini sudah ada surat edaran dari Pak Gubernur kita terkait pembayaran tagihan listrik,”ujarnya.

Menurut ia pastinya, karena energi listrik yang sudah digunakan oleh pelanggan PLN baik itu Pemerintah ataupun masyarat umum harus bisa tertib melakukan pembayaran ke PLN, karena pembayaran ini adalah salah satu hal terpenting untuk berlangsunya proses bisnis perusahan PT. PLN.

Dengan tertibnya pembayaran tagihan listrik, yang tepat waktu yaitu dibawah tanggal 20 setiap bulannya maka pemda atau masyarakat umum sudah membantu pemasukan perusahaan.

Dan tidak lupa juga kata Dairobi, Energi Listrik yang sudah disediakan PLN selama 24 jam dan tagihan ini sesuai dengan kwh meter yang berada di pelanggan. Artinya perlu biaya untuk penyedian tenaga listrik yang sudah dikeluarkan oleh PLN untuk menghasilkan Energi Listrik.

“Sampai hari ini kita masih tetap melakukan koordinasi dengan Pemkab, saya yakin Pemerintah Kabupaten Muratara bisa menunaikan kewajiban pembayaran tagihan listrik,” ungkapnya.

Namun secara tegas Dairobi mengatakan, “jika sampai akhir tahun 2020, pihak pemkab masih belum bisa melunasikan kewajibannya, maka ia secara tegas akan melakukan pemadaman sementara, bahkan sampai pembongkaran jaringan listrik di Perkantoran Pemda Muratara dikarenakan kami sudah menjalankan sesuai peraturan yang berlaku,” tegasnya.

Jurnalis: David

News Feed