oleh

Oknum Pol PP Kab. Muaro jambi Meminta uang Rp. 6 juta kepada Balon Kades

Barak News.Com.Muaro Jambi – Ajang Pesta Demokrasi Pemilihan Kepala desa (Pilkades) di Muaro Jambi di jadi kan kesempatan oleh inisial Yk salah satu Stap Pol PP di Muaro Jambi untuk meminta uang kepada kandidat Balon Kades sebesar  Rp. 6 juta untuk syarat administrasi agar lulus dan tidak di persulit mengingat kalimat bahasa yang sering di sampaikan panitia Pilkades di Kabupaten Bahwa kelengkapan Administrasi adalah salah satu kewajiban yang di jadikan dasar untuk Lulus, maka Balon Kades menuruti apa yang sudah menjadi ketentuan itu antara nya untuk menyetor Uang Rp.6.000.000.(enam juta) yang di serahkan Kepada inisial YK sebagai Stap Pol Pp di Muaro Jambi yang di di tugas kan Panitia Kabupaten untuk memungut uang asministrasi(sekapur sirih, Red.)

Hasil temuan Pungutan ini Wartawan Barak News.com berupaya untuk konfirmasi kepada Panitia Kabupaten dengan hasil yang sangat mengejutkan, panitia tidak pernah menentukan dan mengatur adanya uang administrasi sekapur sirih apalagi dengan nilai mencapai 6 juta, di tanyakan terkait YK yang memungut uang itu Panitia merasa terkejut dan menjawab akan segera menindak lanjuti dan akan melaporkanya apabila ternyata benar ya kita proses sesuai ketentuan yang berlaku” ujar wakil ketua panitia kabupaten

kadesMenurutnya dengan kejadian hal ini warga sangat mengharap kan kepada pemerintah menindak tegas kepada oknum nya yang telah menyalahi aturan sehingga kedepan nya pesta demokrasi rakyat tidak lagi di kotori dengan hal semacam itu sehingga Penjaringan calon Kepala Desa nanti memang benar-benar murni tanpa adanya uang pungutan liar untuk kepentingan pribadi.

Saat Wartawan Barak News.Com menemui Balon Kades mengenai uang Pungutan itu mengatakan benar memang ada di mintai uang 6 juta yang katanya untuk persyaratan administrasi jadi ya kami kasih lah uang nya karna kami tidak tau kalau itu tidak benar ” ujar  Balon kades yang tidak mau di sebutkan namanya.  padahal Sudah di jelas di atur dalam undang – undang  RI Nomor 28 Tahun 1999 Tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi,Kolusi dan Nepotisme, namun masih saja ada oknum yang berbuat seperti itu untuk memanfaatkan  kan keadaan.(syam)

Komentar

News Feed