Kabupaten Bima – Sudah 2 bulan masyarakat Oi Katupa Kecamatan tambora Kabupaten Bima melakukan demonstrasi menuntut Bupati Bima agar mencabut SK No 188.45/001.14/2015 dan mengusir PT Sanggar Agro Karya Persada untuk tidak lagi melakukan aktifitas menanam kayu putih yang dianggap telah merugikan masyarakat Oi Katupa yang sumber pencaharian nya sebagian besar petani,dengan beroperasinya Perusahaan tersebut masyarakat telah kehilangan lahan sebanyak 5000 hektar sehingga kami atas nama masyakat Oi Katupa yang tergabung dalam Gerakan Nasional Penegakan Pasal (GNP) 33 UUD 1945 bersama LMD serta Bem Rema Tamsis Kabupaten Bima mendesak Pemerintah untuk segera mencabut SK tersebut sebagai bentuk tanggung jawab dan kepedulian Pemerintah terhadap rakyatnya, justeru sebalik Pemerintah jangan menutup mata hanya demi keuntungan korporasi serta pejabat tertentu masyarakat harus di korbankan,dan apabila Pemerintah Kabupaten Bima tidak segera merespon tuntutan kami nanti akan ada pengadilan rakyat dan kami akan menduduki Perusahaan tersebut,” ujar Syaiful Humas GNP di sela aksi.
Massa aksi bergerak mulai dari paruga Na’e Woha dan berorasi di cabang talabiu kemudian massa melanjutkan orasi di depan Bandara Muhammad Salahuddin Bima dengan berjalan kaki dengan jumlah massa sekitar 100 orang yang di kawal oleh anggota kepolisian sektor Woha dan Belo sedangkan depan Bandara M.Salahuddin Bima sudah disiagakan anggota kepolisian dari satuan Sabhara Polres Bima,
Pukul 11.00 Wite beberapa perwakilan dari massa aksi dan masyarakat Oi Katupa melakukan pertemuan dengan perwakilan Pemerintah Kabupaten Bima serta Kapolres Bima membahas tuntutan masyarakat.
Dalam pertemuan tersebut belum ada kesepakatan sebab perwakilan dari Pemda Bima hanya bisa menampung aspirasi dari warga dan berjanji akan segera membahas dengan Bupati Bima Hj Indah Damayanti Putri dan paling lambat dalam sepekan akan kami sampaikan kepada masyarakat Oi Katupa apa yang menjadi tuntutan hari ini kamis 20 oktober 2016,”ujar kabag kesbang linmas. (Muiz)
Komentar