oleh

Peresmian Dan Penandatanganan Prasasti Kantor Desa Cipayung

KABUPATEN BOGOR – – Bupati Bogor Hj. Nurhayanti meresmikan kantor Desa Cipayung Kecamatan Megamendung, peresmian kantor Desa Cipayung ini turut dihadiri Anggota DPRD Kabupaten Bogor, Camat beserta Muspika Kecamatan dan para Kepala Desa se- Kecamatan Megamendung.

Melalui Peresmian Kantor Desa ini kiranya merupakan momentum bagi seluruh jajaran pemerintahan desa Cipayung untuk lebih meningkatkan pelayanan penyelenggaraan dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Bupati Bogor Hj. Nurhayanti meresmikan kantor Desa Cipayung Kecamatan Megamendung,

Terlebih aparatur pemerintahan desa merupakan ujung tombak dan garda terdepan dari pemerintah daerah dalam upaya memberikan pelayanan kepada masyarakat. Hal ini karena baik buruknya kinerja pemerintahan desa tentu akan sangat berpengaruh terhadap baik atau buruknya kinerja pemerintahan pada level diatasnya, mulai dari di tingkat Kecamatan, Kabupaten, Provinsi, dan Pusat.

” Berdiri dan terlaksananya gedung kantor desa ini tak lepas saya beserta warga Cipayung mengucapkan terimakasih banyak kepada Bupati yang telah membantu pendanaannya yang murni semua dari Pemda Kabupaten Bogor”, jelas H. Cachu Budiawan, SE selaku Kepala Desa Cipayung.

” Hanya halaman depan dan belakang saja pendanaan dari infrastruktur Propinsi, dan dengan kantor desa yang baru ini saya dan jajaran staf akan lebih meningkatkan seluruh pelayanan pemerintahan di desa kami”, tambahnya .

Dan disela – sela acara saat ditemui awak media Bupati Nurhayanti mengatakan, ” bagi saya ini adalah bantuan keuangan dari infrastruktur pemerintah daerah yang diaspirasikan oleh anggota Dewan dengan jumlah nominal 1,6 miliar”, paparnya.

” pertama saya mengapresiasikan mudah – mudahan dengan pembangunan kantor desa yang presentatip ini bisa berbanding lurus dengan peningkatan pelayanan masyrakatnya, kedua saya berharap bantuan infrastruktur lainnya agar menjadi solusi bagi pemerintah daerah untuk menyelesaikan persoalan-persoalan infrastruktur yang jelas antara pemerintah daerah dengan pemerintah desa, dan ketiganya harus ada transparansi yang mutlak dilakukan oleh tiap desa dari setiap program infrastruktur pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintahan desa”, pungkasnya. (Bule)

Komentar

News Feed