oleh

Rakyat Desa Nangawera & Jatibaru Mengelar Aksi Demo Ke Polresta Bima,Bupati Bima, Inspektorat,DPMdes Serta Aksi Pemblokiran Jalan Lintas Ambalawi-Wera

KABUPATEN BIMA – Sekitar puluhan massa yang tergabung dalam Gerakan Rakyat & Pemuda Peduli Desa Nangwera Kecamatan Wera Kabupaten menggelar aksi demonstrasi Selasa 18 September 2017 terkait insiden pembakaran atau pelenyapan dokumen negara (lembaran soal dan hasil ujian) seleksi sekretaris desa Nangawera oleh kepala desa Nangawera (ST.AFRIDA)

Massa diterima oleh Pak Herman kabid BPMDes di halaman Kantor BPMDes Kab.Bima. Atas kejadian yangg terjadi pada hari senin (11/9/2017) yang berlokasi di kantor desa Nangawera Kec. Wera telah terjadi insiden pembakaran atau pelenyapan dokumen negara (lembaran soal dan hasil ujian) seleksi sekretaris desa Nangawera oleh Kades Nangawera”,ungkapnya korlap Ade Imam Zikrullah dalam orasinya.

Massa beroarasi di Mapolres Bima Kota
Dalam orasinya Ade Imam Zikrullah , Eliansyah, Mega, Baharudin (Movink) menyatakan tindakan kepala desa Nangawera adalah tindakan yang melawan hukum, ia meminta Polres Bima Kota agar segera menangkap dan mengadili ibu ST AFRIDA Kades Nangawera, karna telah melakukan tindakan pelenyapan dokumen Negara.

Masa Aksi menilai tindakan kepala desa Nangawera jelas telah melawan hukum yang dengan sengaja memperhambat agenda pemerintah baik kegiatan seleksi Sekdes maupun kegiatan lainnya, seperti pelayanan publik, karena posisi Sekdes adalah salah satu unsur terpenting dalam pemerintahan desa untuk memenuhi kepentingan rakyat”,Kata Ade Imam Zikrullah.

Kades Nangawera (ST. AFRIDA)

Ade Imam Zikrullah mengatakan bahwa diduga Kepala Desa Nangawera telah mengambil uang di salah satu peserta calon Sekdes.

“Issue yang berkembang kepala Nangawera telah mengambil uang kepada salah satu calon Sekdes nangawera sebesar 70 juta, itu adalah benar sehingga melahirkan keberanianya untuk melakukan tindakan yang tidak tercontoh alias tidak profesional tersebut”Ungkapnya.

Massa aksi diterima oleh Herman dan El Faisal, SE. MM yang perwakilan DPMDes dalam menjawab tuntutan massa aksi ia menyatakan apabila Kades Nangawera ditetapkan sebagai tersangka maka pihaknya akan melakukan pemecatan secara tidak terhormat terhadap kades Nangawera (ST. AFRIDA)

“Kami akan laporkan masalah ini ke Bupati Bima dan kepala BPMDes Kab. Bima”,ungkap tegas Pak Herman.

Usai berdemo di kantor BPMDes kab.bima, masa aksi melanjutkan orasinya dikantor Bupati Bima, Mereka mendesak Bupati Bima segera memanggil dan mengadili kades nangawera karna telah melakukan tidak premanisme dan tidak beradab serta melanggar hukum. sekitar 15menit masa aksi berorasi dikantor bupati bima, akhirnya mereka melanjutkan orasinya dikantor Inspektorat kab.bima, dalam orasinya korlap menegaskan kepada pihak ispektorat untuk segera melakukan pemeriksaan khusus kepada kades nangawera yang telah melakukan tindakan melanggar kode Etik sebagai pejabat publik, dan segera memberhentikan secara tidak terhormat kepada kades nangawera.

masa aksi dalam pengawalan pihak kepolisian melanjutkan aksi dan orasi penutupnya di Jln lintas wera-ambalawi tepatnya diterminal jatibaru (Desa) dengan menutup habis ruang jalan yang menghubungkan kota bima dengan wera beberapa menit dalam pantauan kami, jln lintas wera-kota bima itu macet total, masa orasi MEGA & korlap Ade Imam Zikrullah mengancam apabila proses hukumnya kades nangawera lambat dan tidak segera ditahan kades nangawera, maka kami akan terus melakukan aksi blokir jalan jatibaru-wera. ungkapnya

Adapun tuntutan massa aksi:
1. Mendesak pihak kepolisian agar segera menangkap dan mengadili kepala desa Nangawera yang telah melakukan tindak pidana dengan membakar dokumen negara sesuai dengan pasal 86 UU No. 43 tahun 2009 tentang kearsipan “menegaskan bahwa setiap orang yang dengan sengaja memusnahkan arsip negara diluar prosedur sebagaimana dalam pasal 51 ayat 2 di pidana maksimal 10 tahun penjara.
2. Di dalam pasal 53 UU keterbukaan informasi publik no. 14 tahun 2008 yang menyebutkan bahwa setiap orang atau badan hukum atau badan publik yang dengan sengaja melawan hukum menghancurkan, merusak dan atau menghilangkan dokumen informasi publik bisa di pidana 2 tahun penjara.
3. Mendesak Kepala DPMDes agar memamggil dan segera mengatur pemberhentian secara tidak terhormat agar segera melakukan pemeriksaan terhadap kades nangawera karena dinilai telah melanggar kode etik dengan membakar dokumen negara. (Abd.Rahim)

 

 

Komentar

News Feed