oleh

Mendagri Gelar Video Conference Dengan KPK RI,BPK-RI Bersama Bupati-Walikota Se-Indonesia

Berita Banjar (Jawa Barat) — Rabu, 8 April 2020 Wali Kota Banjar mengikuti kegiatan arahan dari Mendagri bersama Ketua KPK RI, BPK RI, dan Kepala BPKP dan Kepala LKPP, melalui video conference yang biasa bertempat di Kantor Diskominfo Kota Banjar.

Selain Wali Kota hadir pada kesempatan tersebut Kadis Kesehatan, Direktur BLUD RSUD Kota Banjar, Kepala DPPKAD, dan Kepala Inspektorat Kota Banjar.

Mendagri menyampaikan bahwa sampai dengan saat ini pandemi Covid-19 sudah terpapar di 203 negara di dunia, krisis yang terjadi bukanlah krisis biasa tetapi merupakan krisis luar biasa, ini merupakan krisis terluas di dunia bahkan merupakan krisis terluas di Indonesia sendiri hampir semua provinsi terkena dampaknya. Kita harus selalu siap dan bisa mengantisipasi karena kita sedang diperhadapkan persoalan kesehatan yang berkaitan dengan ekonomi yang terjadi di seluruh negara baik pusat maupun daerah. Kita memiliki dilema antara kesehatan publik dan juga stabilitas ekonomi.

Ketika ekonomi jatuh maka kekuatan dalam mengatasi krisis jangka panjang akan terguncang, ketika kita mementingkan ekonomi maka kepentingan kesehatan akan terabaikan. Maka dari itu kita sekarang mengutamakan kepentingan kesehatan publik tetapi dengan menjaga stabilitas ekonomi agar tidak jatuh terlalu dalam.

Covid-19 ini menyebabkan krisis kesehatan dan juga krisis ekonomi global. Kita tentunya merasakan dampak ekonomi kita merosot secara drastis karena mengalami pukulan yang sangat keras, seperti sektor pariwisata di daerah-daerah harus ditutup, industri manufaktur, UMKM dan mikro semuanya terpengaruh.

Kita melihat kemampuan negara dan daerah bagaimana pengeluaran lebih kecil daripada pendapatan. Sebaliknya kita perlu mencegah defisit terjadi, karena pengeluaran saat ini sangat banyak terutama pada bantuan-bantuan kesehatan dan semua negara sedang menghadapi itu tentunya biayanya sangat amat besar.

Berkurangnya pendapatan pusat maka akan sangat berpengaruh pada daerah. Oleh karena itu Pemerintah mengeluarkan sejumlah aturan untuk perubahan APBN, kemudian APBD juga pasti akan mengalami tekanan dari pusat. Segala sesuatu yang berhubungan dengan kesehatan publik baik dalam rangka sosialisasi, pencegahan, pembentukan gugus tugas, melakukan mitigasi dengan rapid test dan lain-lain, pencegahan menggunakan masker, handsanitizer, termasuk peningkatan kapasitas perawatan, pengadaan rumah sakit, tenaga medis, sarana prasarana lain termasuk obat-obatan. Ini semua kita harus bekerja sama antara pusat dan daerah harus sinergi, karena ini adalah perang kita melawan Covid-19.

Perang terhadap sesuatu lawan yang tidak bisa kita lihat (virus) dan tidak mengenal apa targetnya mau kaya, miskin, pejabat, bawahan, polisi, tentara, siapapun juga dapat terkena virus ini, maka penguatan kesehatan menjadi penting. Kita harus menyiapkan jaring pengamanan sosial karena banyak masyarakat yang terpukul terutama yang kurang mampu.

Kalau mereka tidak ditangani atau dibantu oleh pemerintah maupun non-pemerintah maka krisis kesehatan akan bisa berubah menjadi krisis ekonomi, dan akan berubah menjadi krisis sosial yang berdampak pada krisis keamanan atau gangguan keamanan, seperti terjadi di beberapa negara di Italia, bahkan di Amerika Serikat dan India supermaket diserbu, dan lain-lain.

Untuk itu dunia industri tetap kita dorong tapi tetap memperhatikan prinsip dan protokol kesehatan seperti social distancing, masker, handsanitizer, desinfektan, dan lain-lain. Dunia usaha seperti UMKM dan mikro juga harus dibantu agar mereka tetap survive dan tidak menjadi beban, kalau tidak nantinya masyarakat lebih takut kepada lapar daripada takut terhadap Covid-19.

Oleh karena itu saya mengeluarkan Instruksi Mendagri No.1 Tahun 2020 kepada pihak daerah untuk segera melakukan realokasi anggaran sesuai dengan prinsip-prinsip tadi selambatnya pada hari Jumat yang akan datang dan bisa dilaporkan melalu hotline dengan Dirjen Keuangan Daerah,”pungkasnya.(Irwan)

Komentar

News Feed