Baraknews Jakarta—Pemerintah terus berkomitmen membebaskan generasi muda Indonesia dari _stunting_. Ditargetkan prevalensi _stunting_ dapat ditekan dari 24,4 persen pada 2021 menjadi 14 persen pada 2024.
Untuk mencapai target besar tersebut, Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin meminta para pemangku kepentingan melakukan berbagai upaya dengan fokus pada lima pilar Strategi Nasional Percepatan Penurunan _Stunting_ (Stranas _Stunting_). Sebagaimana dimandatkan oleh Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan _Stunting_, kelima pilar tersebut adalah komitmen dan visi kepemimpinan nasional dan daerah; komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat; konvergensi intervensi spesifik dan sensitif di pusat dan daerah; ketahanan pangan dan gizi; serta penguatan dan pengembangan sistem, data, informasi, riset, dan inovasi.
“Lima pilar dalam Stranas _Stunting_ yang ditetapkan dalam Perpres 72/2021 harus benar-benar kita laksanakan,” tegas Wapres saat membuka secara virtual Forum Merdeka Barat 9 (FMB9), di Jakarta, Senin (04/04/2022).
Dalam acara bertajuk “Cegah _Stunting_ Tingkatkan Daya Saing” tersebut, lebih jauh Wapres menerangkan, Stranas _Stunting_ sendiri telah dijabarkan ke dalam sebuah rencana aksi oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Menurutnya, rencana aksi ini harus dijadikan acuan bersama.
“Saya minta Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka _Stunting_ Indonesia (RAN-PASTI) yang telah disusun oleh BKKBN agar dijadikan acuan bagi pemangku kepentingan di berbagai tingkatan pemerintah,” ucapnya.
Dalam hal ini, Wapres menambahkan, peran pemerintah daerah dan desa menjadi ujung tombak dari penanganan _stunting_.
“Terlebih untuk pemerintah daerah dan desa, perlu saya ingatkan bahwa perannya menjadi lebih strategis, karena menjadi pihak yang paling dekat dan bersentuhan langsung dengan akar rumput,” sambung Wapres.
Mengakhiri sambutannya, Wapres menyebutkan, kolaborasi semua elemen bangsa tetap menjadi kunci dari upaya penanganan _stunting_ demi mewujudkan Indonesia sehat.
“Namun, ikhtiar dalam akselerasi penurunan _stunting_ ini memerlukan kontribusi aktif semua pihak, sesuai dengan peranannya masing-masing. Sebab, pada dasarnya penurunan _stunting_ bukan hanya kewajiban negara, tetapi lebih merupakan sebuah tugas kemanusiaan bagi kita semua,” pungkasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala BKKBN Hasto Wardoyo menekankan pentingnya data yang valid dan _real-time_ bagi intervensi dalam penurunan kasus _stunting_.
“Ada langkah namanya konvergensi. Setelah ada komitmen yang bagus antar-kementerian/lembaga, pemerintah pusat dan daerah, maka konvergen ini penting karena konvergen ini kan mengerucut, harus mengerucut,” jelas Hasto.
“Nah, mengerucutnya ini harus menuju satu titik. Satu titik ini adalah data,” imbuhnya.
Sebagai informasi, dilansir dari Twitter Kementerian Kominfo, FMB9 merupakan inisiasi Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai forum diskusi media untuk menyampaikan informasi strategis kepada masyarakat. Melalui diskusi jurnalis dan pemerintah, FMB9 menyajikan data yang valid dari narasumber tepercaya dalam penyampaian program-program pemerintah untuk mengurai krisis komunikasi publik. _Stunting_ diangkat sebagai isu tematik kali ini dalam rangka memperingati Hari Kesehatan Dunia yang jatuh pada 7 April 2022.
Hadir pula narasumber, Direktur Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak Kementerian Kesehatan Erna Mulati serta Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Bali Mandara Provinsi Bali Ketut Suarjaya.
Sementara Wapres didampingi oleh Kepala Sekretariat Wapres Ahmad Erani Yustika dan Staf Khusus Wapres Masduki Baidlowi. (RR/SK-BPMI, Setwapres)