Pangandaran — Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Pangandaran menegaskan peran strategisnya dalam mengawal Program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar benar-benar berpihak pada kepentingan desa. KNPI mendorong Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) menjadi tulang punggung penyedia bahan pangan lokal sekaligus penggerak ekonomi kerakyatan.
Komitmen tersebut mengemuka dalam Audiensi dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar di Gedung DPRD Kabupaten Pangandaran, Kamis (15/1/2026). Dalam forum itu, seluruh pihak sepakat menempatkan BUMDes sebagai aktor utama dalam rantai pasok dapur MBG.
Sekretaris DPD KNPI Pangandaran, Tian Kadarisman, menyampaikan bahwa audiensi digelar sebagai respons atas berbagai persoalan teknis di lapangan, khususnya lemahnya koordinasi antar pemangku kepentingan.
“Audiensi ini lahir dari kegelisahan kami. Ketidakhadiran SPPG dalam forum kecamatan menunjukkan komunikasi belum berjalan optimal. Hari ini kami satukan semua unsur agar persepsi dan langkah ke depan menjadi searah,” ungkap Tian.
Ia menegaskan, MBG tidak boleh dipahami sebatas program pembagian makanan, melainkan sebagai instrumen penguatan kedaulatan pangan desa.
“Bahan pangan lokal harus masuk dapur MBG. Ini menyangkut harga diri petani, peternak, dan nelayan Pangandaran. Momentum Hari Desa Nasional harus menjadi titik balik keterlibatan aktif BUMDes dalam ekosistem MBG,” tegasnya.
Dukungan juga datang dari Ketua Forum BUMDes Indonesia DPD Pangandaran, Ikin Sodikin. Ia menyatakan kesiapan BUMDes untuk menjadi pemasok utama bahan baku pangan program MBG.
“Kami siap mengambil peran. Ini peluang besar agar BUMDes tidak lagi menjadi pelengkap, tetapi menjadi pemain utama dalam rantai pasok pangan nasional,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Pangandaran, Asep Noordin H.M.M., menilai MBG sebagai program strategis pembangunan desa yang harus berdampak nyata bagi masyarakat.
“MBG harus mampu menggerakkan ekonomi kerakyatan. Setiap rupiah anggaran negara yang masuk ke Pangandaran wajib memberikan manfaat langsung bagi desa melalui BUMDes dan UMKM,” kata Asep.
Ia juga menekankan pentingnya transparansi pengelolaan dan kualitas pangan sebagai tolok ukur keberhasilan program. Menurutnya, keberhasilan MBG hanya dapat diukur dari sejauh mana masyarakat benar-benar merasakan manfaatnya.
Dalam forum yang dihadiri unsur Kodim 0625/Pangandaran, Polres Pangandaran, Satgas MBG, serta perangkat daerah, KNPI mendesak Bupati Pangandaran segera menerbitkan Surat Edaran (SE) sebagai payung hukum teknis. SE tersebut diharapkan mewajibkan seluruh SPPG bermitra dengan BUMDes sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2024.
Sebagai tindak lanjut, DPRD dan KNPI sepakat memperkuat pengawasan bersama. DPRD akan menjalankan fungsi kontrol kelembagaan, sementara KNPI turun langsung memantau pelaksanaan MBG hingga tingkat desa.
“Kami tidak ingin kesepakatan ini hanya berhenti di meja rapat. Komitmen ‘Bahan Lokal Masuk Dapur’ harus benar-benar terwujud, tanpa hambatan birokrasi dan tanpa intervensi kepentingan luar, demi kesejahteraan masyarakat Pangandaran,” pungkas Tian.
( Upi )
