BANJAR – Dinamika birokrasi Pemerintah Kota Banjar memasuki fase baru. Wali Kota Banjar, Ir. H. Sudarsono, secara resmi melantik lima Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama hasil seleksi terbuka (open bidding) di Aula Somahna Bagja Dibuana, Senin (5/1/2026).
Pelantikan ini menjadi sinyal kuat dimulainya akselerasi kinerja pemerintahan untuk mengejar target pembangunan tahun 2026.
Dalam sambutannya, Wali Kota menegaskan bahwa proses open bidding bukan sekadar formalitas, melainkan wujud penerapan sistem merit yang menuntut tanggung jawab moral dan kinerja nyata. Ia mengingatkan para pejabat yang dilantik agar tidak terjebak dalam rutinitas birokrasi yang stagnan.
“Saya tidak butuh pejabat yang hanya kuat di administrasi. Kota Banjar membutuhkan motor penggerak perubahan. Jangan lama beradaptasi, segera lakukan terobosan dan hadirkan pelayanan publik yang cepat, profesional, dan berkeadilan,” tegas Sudarsono.
Adapun lima pejabat strategis yang dilantik yakni drg. Eka Lina Liandari, MMRS sebagai Direktur RSUD Kota Banjar, Agus Saripudin, ST, MM, MT sebagai Kepala Dinas PUTR, Ian Rakhmawan Suherly, ST, M.Si, ME, QRMS sebagai Kepala BPKPD, Asep Yani Taruna, SH sebagai Kepala Dinas PMD, serta Egi Ginanjar, S.STP, M.Si sebagai Kepala BKPSDM.
Pelantikan ini mendapat sorotan kritis dari Pengamat Hukum dan Kebijakan Publik, Andi Maulana, S.H., M.H. Menurutnya, kelima jabatan tersebut merupakan “urat nadi” tata kelola pemerintahan daerah. Keberhasilan atau kegagalan mereka akan berdampak langsung pada penilaian publik terhadap kepemimpinan Wali Kota Banjar.
Andi menilai, tantangan terbesar pertama berada di sektor kesehatan. Penunjukan Direktur RSUD harus dibarengi pembenahan layanan dasar. “Keluhan antrean panjang, manajemen layanan, hingga sikap petugas medis harus segera dituntaskan. RSUD adalah wajah pelayanan publik. Jika enam bulan tak ada perubahan, publik akan mempertanyakan hasil seleksi ini,” ujarnya.
Sorotan kedua diarahkan pada sektor keuangan dan infrastruktur. Menurut Andi, Kepala BPKPD dan Kadis PUTR memegang peran krusial dalam memastikan transparansi anggaran dan efektivitas pembangunan. “Digitalisasi PAD dan pengawasan proyek fisik mutlak dilakukan. Jangan sampai pembangunan bocor atau justru membebani masyarakat,” tegasnya.
Sementara itu, tantangan ketiga menyasar BKPSDM, terutama menjelang dinamika politik ke depan. “Netralitas ASN adalah harga mati. Sistem merit yang hari ini digaungkan harus benar-benar dibuktikan dalam promosi dan mutasi jabatan, bukan atas dasar kedekatan atau kepentingan politik,” kata Andi.
Ia menutup analisanya dengan menegaskan bahwa jabatan publik adalah amanah yang berujung pada pertanggungjawaban hukum dan sosial. “Masyarakat Banjar kini semakin kritis dan aktif mengawasi lewat media sosial. Pejabat baru harus siap diuji, dikritik, dan keluar dari zona nyaman jika ingin membawa Banjar lebih maju,” pungkasnya.
Pelantikan tersebut turut dihadiri jajaran Forkopimda, kepala perangkat daerah, serta undangan lainnya, yang menaruh harapan besar pada formasi baru ini agar mampu menghadirkan perubahan nyata dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap Pemerintah Kota Banjar.
(Acep Surya)
