Kota BANJAR – Refleksi satu tahun kepemimpinan Wali Kota Banjar H. Sudarsono dan Wakil Wali Kota H. Supriana yang mestinya menjadi panggung evaluasi capaian, berubah menjadi ruang uji komitmen. Rabu (11/2/2026), Pendopo Kota Banjar “diduduki” puluhan organisasi masyarakat dan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Pemuda Kota Banjar.
Dengan pengawalan aparat TNI, Polri, dan Satpol PP, massa diterima langsung oleh Wali Kota dan Wakil Wali Kota beserta jajaran lintas OPD. Audiensi berlangsung lesehan, ditemani sajian sederhana, namun diskusi berjalan panas dan mendalam hingga sore hari.
Momentum refleksi satu tahun kepemimpinan sekaligus menyambut HUT ke-23 Kota Banjar itu diwarnai nada kritis. Aliansi Pemuda menilai kondisi Kota Banjar “tidak baik-baik saja” di tengah tekanan anggaran yang disebut minimalis, baik bersumber dari APBD Kota, APBD Provinsi,maupun APBN tahun 2026.
Koordinator Aliansi Pemuda Kota Banjar, Irwan Herwanto, secara terbuka menuntut evaluasi menyeluruh terhadap OPD yang dinilai tidak produktif dan masih bermental ABS (Asal Bapa Senang). Ia juga mendesak akselerasi ekonomi kerakyatan melalui penciptaan ekosistem investasi yang konkret dan berpihak pada tenaga kerja lokal.
“Usia 23 tahun sekarang ini, seharusnya Kota Banjar sudah menjadi magnet investasi di Jawa Barat. Letaknya strategis di perbatasan dan jalur perlintasan. Jangan stagnan. Harus ada industri baru yang menyerap lapangan kerja,” tegas Irwan.
Ia menyoroti tingginya angka pengangguran usia produktif yang dinilai menjadi ancaman serius bagi masa depan generasi muda Banjar. Menurutnya, banyak pemuda merasa kehilangan harapan karena minimnya peluang kerja di tanah sendiri.
Menanggapi hal tersebut,
Wali Kota H. Sudarsono memberikan respons terbuka.Ia memaparkan sejumlah capaian program, termasuk program pemberdayaan dan aktivasi BPJS PBI dari pemerintah pusat. Namun, ia juga mengakui bahwa realisasi investasi di Banjar tidak semudah yang dibayangkan.
Salah satu contoh yang diungkap adalah investor perusahaan korek api yang membutuhkan lahan enam hektare di wilayah Pamongkoran, namun hanya tersedia empat hektare. Akibatnya, investor tersebut disebut berencana mundur dan bahkan menjual kembali lahan yang sudah dibeli.
“Kalau saja terealisasi, bisa menyerap tenaga kerja dan mengurangi angka pengangguran yang saat ini mencapai sekitar 10 ribu orang,” ujar Wali Kota.
Kasus serupa terjadi pada rencana investasi pabrik sarung yang batal karena persoalan kecocokan lahan. Menurutnya, kendala utama kerap muncul karena kepemilikan tanah yang terfragmentasi—sebagian pemilik bersedia menjual, sebagian lainnya tidak—sehingga menyulitkan konsolidasi lahan dalam satu hamparan utuh.
Di tengah perdebatan tersebut, Aliansi Pemuda tidak hanya menyampaikan kritik, tetapi juga membawa dokumen pakta integritas. Dokumen itu dimaksudkan sebagai bentuk jaminan keterbukaan publik dan komitmen tanggung jawab moral pemerintah daerah dalam memperbaiki tata kelola, mempercepat investasi, serta meningkatkan transparansi kinerja OPD.
Wali Kota pun diajak menandatangani pakta integritas tersebut di hadapan peserta audiensi sebagai simbol keseriusan membangun pemerintahan yang lebih akuntabel.
Audiensi ini menjadi sinyal bahwa ruang demokrasi di Kota Banjar masih terbuka, namun sekaligus menegaskan bahwa publik—khususnya kalangan muda—tidak lagi puas dengan jawaban normatif. Di usia ke-23, Kota Banjar dituntut melompat lebih jauh, bukan sekadar bertahan di tengah keterbatasan.
Kini, pertanyaannya bukan lagi soal siapa yang duduk di Pendopo, melainkan seberapa cepat janji dan komitmen yang diucapkan dapat diterjemahkan menjadi kebijakan nyata bagi masa depan Kota Banjar.
