Pangandaran– Pariwisata merupakan sumber utama Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Pangandaran. Kebocoran PAD di sektor pariwisata tentunya menjadi perhatian serius. Sebab Pemkab Pangandaran selalu menargetkan peningkatan PAD melalui sektor pariwisata, terutama dengan menarik kunjungan wisatawan
Pemeritah Kabupaten Pangandaran aktif melakukan giat peningkatan pengawasan, pada kasus terbaru, seorang wanita oknum penarik retribusi tiket wisata yang bertugas di pantai Batu Hiu berinisial UN terjaring operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan oleh tim terpadu Polres Pangandaran dan Pos Polisi Militer (PM) Pangandaran karena aksi nekatnya melakukan pungutan liar (pungli) terhadap wisatawan
Kini kasusnya telah dilimpahkan oleh tim terpadu pada penyidik Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Pangandaran guna penanganan lebih lanjut
Peristiwa tersebut menarik perhatian publik, bahkan isu yang berkembang memunculkan tudingan terhadap Satuan Tugas (Satgas) Jaga Lembur sebagai pihak yang harus bertanggungjawab atas kebocoran PAD dari pengelolaan WC umum di kawasan pinggir pantai, yang selama ini terkesan dibiarkan begitu saja dan luput dari pantauan tim terpadu
Menanggapi hal tersebut, Ketua Satgas Jaga Lembur, Ade Sukanda atau akrab disapa Ade Entik, secara tegas mengatakan, “Itu tidak benar, harus di klarifikasi supaya jelas,” Ujarnya Rabu (9/7/2025)
Ade menjelaskan bahwa WC umum di pinggir pantai merupakan fasilitas yang dibangun dari bantuan Pemerintah Provinsi Jawa Barat,
“Pasca serah terima dari Pemprov Jabar ke Pemerintah Kabupaten Pangandaran, oleh Bupati saat itu dipercayakan Satgas Jaga Lembur untuk memegang kunci WC umum yang tersebar di pinggir pantai sebanyak 20 titik. Bagi kami fasilitas yang sudah terbangun dengan baik oleh pemerintah, maka pemeliharaannya juga menjadi sangat penting, dan itu bagian tugas kita bersama” jelasnya
Menurutnya WC umum di pinggir pantai bertujuan untuk memudahkan wisatawan setelah melakukan beragam aktivitas dilaut seperti berenang, snorkeling, berselancar, maupun berkeliling dengan perahu, mereka bisa menggunakan fasilitas untuk sekedar berbilas, buang air kecilz mandi atau ganti pakaian
Lalu Ade menerangkan terkait pengelolaan telah melalui proses musyawarah dengan berbagai elemen ke-pariwisataan di Pangandaran,
“Dirumuskan bersama, lewat musyawarah, kami Satgas Jaga Lembur tidak mengatur sendiri. Jadi, WC umum itu dikelola oleh orang lingkungan sekitar yang terdekat agar mudah dikontrol, misal titik lokasi di wilayah bulak laut pengelolanya dari bulak laut, sambil menjaga lapak dagangan makanan minuman, mereka diberi tanggungjawab memelihara fasilitas umum, sebab dengan banyaknya pengguna mengakibatkan kondisinya sering dipenuhi pasir laut yang terbawa oleh wisatawan saat berbilas atau mandi, itu perlu ada yang memperhatikan” terang Ade
Adapun berkenaan wisatawan yang memberi itu semata-mata bentuk kadedeuh (keihklasan) mereka kepada pengelola yang telah merawat kebersihan di fasilitas umum, karena tidak dipasang plang tarif di lokasi
Lebih jauh lagi, Ade menyampaikan selain kebersihan faktor keamanan juga menjadi perhatian. Kelangkapan fasilitas di WC umum telah beberapa kali hilang akibat tindak pencurian,
“Sudah lebih dari lima kali laporan kehilangan mesin sanyo, soal pintu yang cepat rusak akibat karat, belum lagi tangan-tangan yang sengaja melakukan pengrusakan, keseluruhan itu mereka yang ganti atau perbaiki sebagai pengelola, ya mereka kumpul-kumpul uang dari hasil pendapatan itu, dan itu tidak ada yang masuk ke kas Satgas Jaga Lembur” tandasnya
Ade menegaskan bahwa Dinas Pariwisata menyatakan merasa senang dan terbantu oleh adanya pengelola WC umum,
“Dengan segala keterbatasan SDM dan kondisi anggaran untuk menempatkan petugas yang dikhususkan menjaga kebersihan fasilitas umum, adanya pengelola sangat berperan penting” tegasnya
Selain itu Ade menunjukkan bahwa para pengelola toilet, pedagang lapak, pedagang
