PANGANDARAN — Ketua DPRD Kabupaten Pangandaran, Asep Noordin, menyoroti lemahnya pendataan aset publik yang dinilai belum tertata secara optimal. Ia mengungkapkan masih ditemukan sejumlah aset yang semestinya menjadi milik publik, namun justru tercatat sebagai milik pihak korporasi.
Temuan tersebut salah satunya berada di kawasan Pananjung sari. Di lokasi itu, terdapat penanda batas aset milik Perusahaan Jawatan Kereta Api yang berada di area yang kini telah digunakan sebagai jalan umum oleh masyarakat.
“Di lapangan saya melihat ada patok PJKA di area yang sudah menjadi akses jalan. Ini menunjukkan perlu adanya penyesuaian, karena fungsi lahannya sudah berubah menjadi fasilitas publik,” ujar Asep, Rabu (8/4/2026).
Menurutnya, kondisi tersebut tidak boleh dibiarkan berlarut-larut karena dapat menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari. Ia menegaskan bahwa seluruh akses publik harus tetap berada dalam penguasaan pemerintah dan tidak masuk dalam klaim aset pihak lain.
Sebagai bagian dari fungsi pengawasan, DPRD mendorong pemerintah daerah untuk segera melakukan pembenahan terhadap sistem pengelolaan aset, terutama terkait pencatatan dan legalitas lahan milik daerah.
Selain itu, Asep juga mengingatkan pentingnya langkah strategis berupa penguatan kepemilikan lahan oleh pemerintah daerah. Hal ini dinilai penting guna mendukung pembangunan infrastruktur, termasuk jalan dan fasilitas umum lainnya.
“Penataan aset harus menjadi prioritas. Pemerintah daerah juga perlu mulai memikirkan investasi lahan untuk kepentingan pembangunan ke depan,” katanya.
Ia juga menyoroti sejumlah aset yang berasal dari hibah, namun belum memiliki kejelasan dalam pencatatan administrasi. Salah satunya adalah lahan untuk akses jalan wisata Badeto Ratu di kawasan Pantai Pangandaran.
“Ada aset hibah yang statusnya belum jelas apakah sudah tercatat resmi atau belum. Ini harus segera dipastikan,” tambahnya.
DPRD berharap pemerintah daerah dapat segera mengambil langkah konkret agar seluruh aset publik memiliki kepastian hukum serta dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk kepentingan masyarakat.
( Upi )








