Berita Pandeglang—Pergerakan Pemuda Peduli Pandeglang (P-4) bersama Pergerakan Pemuda Peduli Keuangan Negara Indonesia (P3KNI), meminta Inspektorat dan pihak Yudikatif Kabupaten Pandeglang mengusut salah satu ASN yang melakukan pemotongan dana Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) untuk Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) supaya diungkap ke publik.
Dalam petisi P-4 dan P3KNI tertulis, oknum berinisial M diketahui memotong dana BOP tersebut, dan mengancam apabila pihak PAUD tidak membeli buku dari pihaknya, maka PAUD tidak akan menerima BOP tahun depan.
“Selain itu, oknum berinisial M ini memainkan proyek dikpora Kabupaten Pandeglang bekerjasama dengan HH,” ungkap Dan Huis selaku Koordinator Aksi tersebut, Kamis (13/01/2022).
Menurut Danhuis, Berdasarkan peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor 9 tahun 2021 tengang petunjuk teknks pengelolaan dana bantuan operasinal penyelenggaraan PAUD dan bantuan operasional peyelenggaraan pendidikan kesetaraan, masing-masing anak mendapatkan dana bantuan senilai Rp 600.000.
“Oknum yang diduga mencatat nama bupati ini, melakulan pemotongan nilai yang beragam mulai dari Rp 3-6 juta dari pengkoordinasian pembelian buku. Sementara, Himapaud Banten menyatakan bahwa PAUD tidak butuh LKS,” katanya dalam orasinya di depan Kantor Inspektorat Pandeglang dengan pengamanan pihak Polres setempat.
Dalam aksinya tersebut, pihaknhya menuntut dua hal yang pertama, pihak yudikatif harus segera memeriksa oknum ASN yang diduga mencatus simbol Pandeglang, simbol Dinas Pendidikan, dan memotong BOP PAUD.
Yang kedua, inspektorat harus segera mempublikasikan nama yang diduga melakukan pemotongan dana BOP PAUD yang juga mencatat nama Bupati Pandeglang. (Dan)
