BANJAR, 2 April 2026 – Di tengah rencana rasionalisasi anggaran dan merger Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Pemerintah Kota Banjar didesak untuk tidak hanya fokus pada pemangkasan belanja, tetapi juga mulai melirik skema pembiayaan kreatif (Creative Financing). Hal ini dinilai krusial mengingat struktur APBD Kota Banjar saat ini masih didominasi oleh dana transfer pusat dan tingginya belanja pegawai.
Aktivis Pemerhati Sosial dan Pemerintahan, Irwan Herwanto, S.IP, mengungkapkan bahwa ketergantungan fiskal Kota Banjar terhadap pusat masih sangat tinggi. Berdasarkan data yang diolah, porsi Pendapatan Asli Daerah (PAD) baru berkisar di angka 17-22%, sementara dana transfer masih mendominasi hingga 74-83% dari total pendapatan.
Pemkot Harus Keluar dari Jebakan Belanja Rutin
Irwan menyoroti bahwa porsi belanja pegawai di Kota Banjar yang mencapai lebih dari 50% telah membatasi ruang gerak pembangunan (Data per Maret 2026 belanja rutin pegawai Kota Banjar mencapai kisaran 63% dari APBD, jauh melampaui batas maksimal 30% yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022).
“Belanja modal yang minim mengharuskan kita mencari strategi alternatif di luar APBD. Kita tidak bisa terus mengandalkan anggaran rutin jika ingin melakukan akselerasi infrastruktur,” tegas Irwan.
Merujuk pada permasalah yang terjadi, Irwan menawarkan dua solusi utama:
1. Skema KPBU (Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha)
Irwan mendorong Pemkot Banjar untuk menggandeng sektor swasta dalam penyediaan infrastruktur layanan publik. Melalui skema KPBU, pemerintah dapat membangun tanpa membebani APBD secara langsung.
– Sektor Prospektif: Pembangunan infrastruktur harus difokuskan pada sektor motor pertumbuhan seperti Transportasi (terminal/jalan), Pergudangan, dan Jasa Kesehatan (modernisasi RS rujukan).
– Manfaat: Risiko konstruksi dan operasional beralih ke investor, sementara pemerintah menjamin kualitas layanan bagi masyarakat.
2. Optimalisasi Aset Daerah yang ‘Idle’ atau tidak termanfaatkan
Kota Banjar tercatat memiliki aset tetap senilai lebih dari Rp1,4 triliun, atau 10 kali lipat lebih besar dari total PAD tahunan. Namun, kontribusinya terhadap pendapatan daerah dinilai belum optimal.
– Transformasi Aset: Aset yang tidak termanfaatkan (idle) harus dikelola dengan model bisnis baru untuk menciptakan recurring income bagi daerah, bukan sekadar disewakan dengan nilai rendah.
– Efisiensi Biaya: Optimalisasi ini juga akan mengurangi beban biaya pemeliharaan aset dan mencegah okupansi ilegal oleh pihak ketiga.
Dorong IPRO (Investment Project Ready to Offer)
Irwan menegaskan bahwa agar investor tertarik, Pemkot Banjar harus memiliki perencanaan yang matang, bukan sekadar wacana. “Peluang harus dikonversi menjadi proyek yang siap ditawarkan (Ready to Offer). Harus ada dokumen Pre-Feasibility Study (Pre-FS) dan skema bisnis yang jelas seperti nilai investasi (Capex) dan tingkat pengembalian modal (IRR),” lanjutnya.
Pastikan Efisiensi untuk Pembangunan Rakyat
Menutup pernyataannya, Irwan yang juga menjabat sebagai Ketua SAPMA Pemuda Pancasila Kota Banjar, menekankan bahwa hasil dari penghematan belanja pegawai (melalui pemotongan TPP hingga merger OPD) serta peningkatan PAD (melalui Creative Financing) harus dikembalikan untuk kepentingan rakyat.
“Anggaran yang dihemat harus dikonversi menjadi program yang langsung menyentuh masyarakat, seperti irigasi pertanian, PJU, dan jalan konektivitas pariwisata. Inilah makna sebenarnya dari prinsip Money Follows Program,” pungkas Irwan.
Irwan Herwanto, S.IP
– Aktivis Pemerhati Sosial & Pemerintahan
– Ketua SAPMA Pemuda Pancasila Kota Banjar
