PANDEGLANG,BANTEN – Angka penduduk miskin di Pandeglang hingga tahun ini tercatat sekitar 113.000 kepala keluarga (KK) atau sekitar 10.46 persen dari total penduduk yang tergolong miskin. Meski demikian, jika dibanding tahun 2016, angka kemiskinan itu menurun hingga 1,7 persen.
Bupati Pandeglang, Irna Narulita mengatakan, meski diakui belum optimal upaya penurunan angka kemiskinan, namun pemerintah terus menggulirkan bantuan untuk pembangunan masyarakat di perdesaan. Program mengentaskan kemiskinan itu melalui bantuan Dana Desa (DD) senilai Rp 401 miliar untuk desa se-Kabupaten Pandeglang. Irna berharap bantuan itu dapat menekan angka kemiskinan.“Kemarin baru turun 1,7 persen jadi 10.46 persen. Tapi lumayan lah itu selama kepemimpinan saya. Kami berharap di tahun depan angka kemiskinan bisa turun menjadi 8 persen, berarti berkurang lagi 2 persen. Memang tidak semudah membalikkan telapak tangan, tapi kami berharap kasus kemiskinan bisa diselesaikan diakhir masa jabatan kami,” kata Irna seusai sosialisasi Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) APBD Pandeglang Tahun 2017, di Pendopo Bupati, Senin (7/8/2017).
Menurutnya, Pemkab terus berupaya menekan kemiskinan dengan aktif melobi program ke pusat. Salah satunya terus merealisasikan bantuan program dan ke depan akan mengusulkan penambahan kuota penerima bantuan. Di antaranya pengajuan penambahan kuota penerima bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Tahun ini, Pemkab mengalokasikan bantuan sebesar Rp 5 juta per KK, untuk 450 penerima bantuan RTLH. Bahkan Pemkab sedang berupaya menghitung kekuatan fiskal daerah, agar pada tahun depan nilai bantuan bisa ditambah.
“Kami saat ini begitu fokus untuk mewujudkan PSN (Proyek Strategis Nasional), karena itu menjadi salah satu penunjang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dampak positifnya terasa oleh masyarakat. Dengan demikian, investasi hidup masyarakat akan lebih baik,” tuturnya. Irna mengakui, usaha mengentaskan kemiskinan di Pandeglang tidak akan berjalan lancar, jika tidak disertai dengan perubahan pola pikir masyarakat. Pihaknya meminta para penerima bantuan, agar menciptakan suatu hal yang produktif, agar tidak terus-terusan mengharapkan bantuan pemerintah.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Pandeglang, Entis Sutisna mengatakan, salah satu target yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2016-2021 yang memuat Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2018, soal persentasi penduduk di bawah garis kemiskinan dari 10,43 persen saat ini, ditargetkan menurun pada kondisi 8,10 persen. Adapun tahun ini, kuota penerima bantuan RTLH mencapai 450 Rumah Tangga Miskin (RTM). Sedangkan tahun lalu, hanya 382 penerima. Namun berdasarkan hasil verifikasi Bansos RTLH tahap I yang layak menerima sebanyak 368 RTM. “Masing-masing KK akan menerima bantuan sebesar Rp 5 juta, yang ditransfer langsung ke ATM (Anjungan Tunai Mandiri) penerima tanpa adanya potongan apapun. Sedangkan sisanya, akan direalisasikan pada tahap II di APBD Perubahan tahun 2017,” kata Entis. (Jepri)
Komentar