CIAMIS – DPC Partai Demokrat Kabupaten Ciamis yang bekerjasama dengan Jaringan Masyarakat Peduli Demokrasi (JMPD) UIN Sunan Gunung Jati Bandung, merilis hasil survei tentang elektabilitas dan popularitas bakal calon bupati Ciamis. Survei dilakukan pada tanggal 1 Agustus sampai 20 Agustus 2017 dengan mengambil 1000 responden secara rendom.
Dari hasil survei tersebut, diketahui bahwa Bakal Calon Bupati Ciamis, Herdiat berada di posisi teratas dengan memiliki elektabilitas 41,30 %. Kemudian disusul Bakal Calon Bupati Ciamis lainnya, yakni Iing Syam Arifin 37,50 %, Didi Sukardi 3,70 %, Anjar Asmara 2,20 %, Oih Burhanudin 1,90 %, Yana D Putra 1,00 %, Heri Solehudin 0,50 % Nanang Permana 0,50 % dan Irma Bastaman Haris 0,30 %. Sementara yang belum menentukan pilihan sebesar 11,10 %.
Wakil Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Ciamis, Nurmutaqin, saat menggelar konferensi pers, di Sekretariat DPC Partai Demokrat Kabupaten Ciamis, Minggu (27/08/2017) mengatakan, JMPD UIN Sunan Gunung Jati Bandung yang bertindak sebagai lembaga independent merupakan pihak yang dikontrak oleh DPC Partai Demokrat Ciamis untuk menyelenggarakan survei.
“Survei ini sebenarnya diprioritaskan untuk lima bakal calon bupati yang mendaftar ke Partai Demokrat Ciamis. Tetapi, sesuai dengan kode etik, nama-nama bakal calon bupati yang muncul di luar yang mendaftar ke Partai Demokrat pun harus dijaring dan dijadikan bagian dari calon yang disurvei,” ujarnya.
Nurmutaqin menjelaskan, dalam pelaksanaan survei, JMPD menggunakan mixsed metode atau suatu langkah penelitian dengan menggabungkan dua bentuk penelitian, yaitu penelitian kualitatif dan kuantitatif. Sampel yang dipakai dalam survei ini sebanyak 1000 responden yang diacak secara rendom di 27 kecamatan di Kabupaten Ciamis.
“Perlu kami tegaskan bahwa saat melakukan survei, kami tidak ada komunikasi maupun intervensi kepada pihak JMPD sebagai pihak penyelenggara survei. Hal itu sebagaimana dengan komitmen kami saat pra survei dengan seluruh bakal calon bupati yang daftar ke Partai Demokrat,” tegasnya.
Komitmen itu dibangun, lanjut dia, agar JMPD sebagai pihak penyelenggara survei dapat menjaga netralitas guna menghasilkan penelitian yang objektif. “Selama survei berjalan, JMPD tidak boleh berkomunikasi dengan calon, termasuk dengan pengurus Partai Demokrat. Adapun komunikasi dengan pengurus Partai Demokrat hanya pada saat pra survei untuk mengkordinasikan hal teknis di lapangan. Jadi, dapat kami pastikan hasil survei ini objektif dan tanpa ada intervensi dari pihak manapun,” ungkapnya. (Jepri)
Komentar