BERITA KAB.PANDEGLANG (BANTEN) —- Keterlambatan penetapan unsur pimpinan definitif DPRD Pandeglang menuai kritikan dari sejumlah kalangan. Soalnya, dengan adanya keterlambatan tersebut, salah satunya menghambat pada penetapan perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2019 menuai beberapa pendapat dari kalangan akademisi salah satunya
Kritikan tersebut disampaikan oleh Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Mathla’ul Anwar (Unma) Banten Eko Supriatno dan organisasi masyarakat (Ormas) Laskar Merah Putih Indonesia (LMPI) Pandeglang M Abdurrochim.
Menurut Eko, keterlambatan penetapan unsur pimpinan dewan tersebut menghambat, pada semua sektor program kerja daerah. Untuk itu, kata dia, setwan jangan menunggu penyerahan nama calon pimpinan DPRD tersebut tetapi harus jemput bola dengan koordinasi lebih lanjut dengan partai politik terkait.
Sekwan DPRD Pandeglang Entis Sutisna mengatakan, saat ini belum ada pimpinan DPRD definitif dan pembentukan fraksi, maka anggota DPRD Pandeglang belum dapat melakukan kegiatan. Padahal saat ini sudah ada agenda besar yang menanti, yakni penetapan APBD Perubahan tahun 2019. “Kita mengejar waktu, karena Pemkab Pandeglang ada agenda pembahasan Anggaran Perubahan,” ujarnya.
Menurut Entis, dengan adanya keterlambatan tersebut akan menghambat program yang akan dilakukan. “Selain itu juga harus membuat Alat Kelengkapan Dewan (AKD) seperti, Bamus, Banggar dan yang lainnya. Mudah-mudahan bisa cepat lah,” ucapnya.
Ia sudah melayangkan surat kepada setiap parpol untuk segera menyerahkan nama unsur pimpinan dewan. “Kalau surat kita sudah sampaikan, agar segera menyerahkan nama unsur pimpinannya masing-masing,” tuturnya (Red)
Komentar