Berita Kab.Pandeglang—Yoyon Sujana anggota DPRD Provinsi Banten dari Fraksi Demokrat asal Kabupaten Pandeglang mendukung penuh langkah para kepala desa (Kades) yang tergabung dalam APDESI untuk melakukan aksi dalam menyampaikan aspirasi secara terbuka di Istana Presiden dan gedung MPR RI Jakarta.
“Saya mendukung penuh aksi rekan-rekan kepala desa untuk menyampaikan aspirasi secara terbuka dimuka umum dengan tertib. Semoga perjuangan para kades dapat didengar dan direalisasikan oleh Pemerintah,” ungkap Yoyon Sujana yang juga mantan Kades Harapan Karya Kecamatan Pagelaran ini kepada media, Kamis (16/12/202).
Yoyon mengapresiasi dan sangat setuju terhadap proses penyampaian aspirasi yang dilakukan para kades seluruh Indonesia khususnya para kades di Provinsi Banten kepada pemerintah pusat tersebut.
“Menurut saya memang keluarnya Perpres 104 tahun 2021 itu tidak sesuai dengan RPJMN/RPJMD Provinsi/RPJMD Kab/Kota dan RPJMDES. Karena keadaan negara tidak dalam keadaan darurat,” kata Yoyon
Artinya lanjut Yoyon, bahwa pemerintah pusat harus menyesuaikan atau mensinergikan program yang sudah direncanakan oleh pemerintah desa yang Nota Bene mengacu pada Juklak dab Juknis yang ditetapkan melalui peraturan penggunaan anggaran dana desa (ADD).
“Mengingat kepala desa berdasarkan undang-undang desan tahun 2006 adalah Pengguna Anggaran. Artinya punya Hak Peto atau Kebijakan Sendiri untuk menggunakan anggarannya sesuai dengan perencanaan di desa,” katanya.
Kalau tibai-tiba begini, bagaimana pemerintah desa yang dipimpin Kepala desa untuk dapat merealisasikan hasil Musrenbangdes jika dipandu langsung spontan harus seketika. Mengikuti peratuan itu dilaksanakan,” sambungnya.
Disamping dirinya sebagai mantan (Purna Bakti) Kades, kata Yoyon, juga sebagai wakil rakyat di Provinsi Banten yang dengan kejadian ini berharap pemerintah Provinsi Banten, Kabupaten/Kota Se Provinsi Banten harus cepat tanggap terhadap aspirasi para Kades dan wajib segera mengambil langkah untuk mencari solusinya.
“Yah saya berharap Pemprov dan kabupaten/kota di Banten harus cepat tanggap, agar rencana pembangunan di desa tetap berjalan sesuai rencana Pemerintah Desa,” harapnya. (Den)
