oleh

DPRD Tulungagung Rapat Paripurna Pertanggungjawaban APBD Tahun 2020

Berita DPRD Kab.Tulungagung – Bertepatan di ruang Graha Wicaksa, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tulungagung menggelar rapat Paripurna, rabu (30/06/2021)

Ada dua pembahasan penting dalam rapat Paripurna tersebut,yakni Ranperda tentang Pertanggungjawaban APBD tahun Anggaran 2020 dan penetapan peraturan DPRD tentang tata tertip pemilihan Wakil Bupati periode tahun 2018 – 2023.

Hadir dalam rapat Paripurna tersebut antara lain,Bupati Tulungagung Drs,Maryoto Bhirowo,ketua DPRD Tulungagung Marsono beserta tiga wakilnya,Sekda Kab Tulungagung Sukaji beserta OPD terkait.

Rapat Paripurna di buka dan di pimpin langsung oleh ketua DPRD Tulungagung Marsono,setelah itu di bacakan laporan hasil pembahasan Badan Anggaran dan Laporan.

Dan hasilnya,meskipun terdapat beberapa catatan namun dari semua fraksi yang ada di DPRD Tulungagung menyetujuinya

Selanjutnya dilakukan penandatanganan dan penyerahan  Berita Acara Persetujuan Bersama Kepala Daerah dan DPRD Kabupaten Tulungagung terhadap dua pembahasan tersebut,dan dari hasil pendapat semua fraksi menyetujui Raperda Pertanggungjawaban  pelaksanaan APBD tahun Anggaran 2020,dan untuk disampaikan evaluasi ke Gubernur untuk di tetapkan menjadi peraturan daerah Tulungagung .

Hasil Pendapatan Daerah  sebesar 104,89 persen,belanja daerah 89 persen,surplus/defisit 9,24 persen,sedangkan untuk penerimaan pembiayaan sebesar 99,95 persen ,pengeluaran pembiayaan  86,25 persen,total pembiayaan netto sebesar Rp 492.607.249.424,85,dan untuk sisa lebih  pembiayaan anggaran ( SILPA) sebesar Rp 447.279.780.403,42.

Menurut Bupati Tulungagung ,SILPA dialokasikan untuk program pembangunan dan kegiatan prioritas yang belum tertampung dalam APBD murni dan akan di keluarkan dalam rancangan APBD perubahan tahun 2021.

Bupati Tulungagung Drs, Maryoto Bhirowo M,M menyampaikan ucapan terima kasih kepada Ketua DPRD,wakil Ketua DPRD beserta seluruh anggota DPRD yang telah memberikan dukungan sehingga Laporan Keuangan Pemerintah Daerah kabupaten Tulungagung tahun 2020 dapat meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian.hal ini merupakan prestasi yang membanggakan dalam Penyelenggaraan Pemerintah dan masyarakat kabupaten Tulungagung. (cnd)