oleh

Menjelang Akhir Tahun, Wapres Evaluasi Arah Penanganan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem

Berita Wapres RI–,21 Desember 2021. Wakil Presiden K.H Ma’ruf Amin hari ini memimpin rapat terbatas dengan para Menteri terkait, untuk mengevaluasi arah penanganan pengurangan kemiskinan ekstrem yang sebelumnya telah ditetapkan oleh pemerintah sebagai prioritas. Dalam rapat tersebut Wakil Presiden ingin memastikan agar upaya pengurangan kemiskinan ekstrem yang dilakukan saat ini baik oleh Kementerian dan Lembaga, Pemerintah Daerah, maupun dunia usaha tetap mengacu pada Road Map Pengentasan Kemiskinan Ekstrem yang sudah dirumuskan untuk tahun2021-2024.

Berdasarkan Road Map tersebut, pengurangan kemiskinan ekstrem difokuskan pada dua strategi utama yaitu upaya pemberdayaan dan peningkatan pendapatan masyarakat miskin ekstrem, dan pengurangan beban pengeluaran masyarakat miskin ekstrem, dan termasuk juga untuk meminimalkan wilayah kantong kemiskinan melalui peningkatan akses layanan dasar, konektivitas wilayah dan inisiatif kolaborasi dan sinergi bersama pemerintah daerah.
Untuk tahun 2021, telah ditetapkan 35 Kabupaten prioritas ditujuh provinsi dan pada tahun 2022 diperluas menjadi 212 Kabupaten/Kotaprioritas. Salah satu quick response dari upaya pengurangan kemisikinan ekstrem ini, telah dilakukan penambahan bantuan sosial sembako dan bantuan langsung tunai desa (BLT-Desa) pada 35 kabupaten prioritas yang akan diperluas pada tahun2022.

Dalam rapat tersebut Wapres juga menekankan bahwa komplementaritas program kerja antar kementerian/lembaga serta antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, termasuk pelibatan kontribusi dari pelaku non-pemerintah adalah kunci dalam menyukseskan agenda penurunan kemiskinan ekstrem.

Sebagaimana diketahui Presiden telah menetapkan upaya percepatan penanggulangan kemiskinan ekstrem menjadi nol persen pada tahun 2024 sebagai proritas utama pemerintahannya. Ini berarti enam tahun lebih cepat daripada sasaran global dalam SDGs yang menargetkan penghapusan kemiskinan ekstrem secara global pada tahun 2030.

Wakil Presiden sendiri selaku Ketua Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) ditugaskan oleh Presiden untuk memimpin upaya tersebut.

Sejak mendapat tugas tersebut, Wakil Presiden telah bergerak cepat memimpin empat kali Rapat Pleno, Rapat Koordinasi dengan Para Gubernur dan Bupati, serta melakukan kunjungan langsung ke tujuh provinsi yang wilayahnya masuk dalam 35 kabupaten prioritas yaitu Provinsi Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Papua, Papua Barat, Maluku dan Nusa Tenggara Timur. Selain itu Wakil Presiden juga memantau langsung upaya konvergensi anggaran serta penyaluran penambahan bantuan sosial sembako dan bantuan langsung tunai desa (BLT-Desa) pada 35 kabupaten prioritas.

Upaya Pengurangan Kemiskinan Ekstrem Wilayah Pesisir

Dalam rapat kali ini, Wakil Presiden juga memberikan arahan agar upaya pengurangan kemiskinan ekstrem juga menyasar kelompok miskin ekstrem diwilayah pesisir. Pada tahun 2021 ini, tingkat kemiskinan ekstrem di Indonesia adalah 4 persen atau berjumlah 10,86 juta jiwa. Sementara itu, tingkat kemiskinan ekstrem khususnya diwilayah pesisir relative lebih tinggi dibandingkan wilayah lainnya. Dimana tingkat kemiskinan diwilayah pesisir sebesar 4,19%, angka ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan rata-rata nasional. Dari jumlah penduduk miskin ekstrem sebesar 10,4 juta jiwa, 12,5 persen atau 1,3 juta jiwa diantaranya berada diwilayah pesisir.

Persoalan kemiskinan ekstrem diwilayah pesisir relative lebih kompleks, karena wilayah pesisir memiliki beberapa karakteristik dari dari aspek demografi, anggota rumah tangga miskin ekstrem diwilayah pesisir lebih besar dibandingkan wilayah lainnya dengan rata-rata umur kepala rumah tangga yang lebih produktif.
Dari aspek Pendidikan, kepala rumah tangga miskin ekstrem diwilayah pesisir sebagian besar tidak bersekolah dan hanya lulusan SD.
Dari aspek perumahan, kelompok miskin ekstrem diwilayah rata-rata umur kepala rumah tangga yang lebih produktif.
Pendidikan, kepala rumah tangga miskin ekstrem diwilayah pesisir sebagian besar tidak bersekolah dan hanya lulusan SD.
Dari aspek perumahan, kelompok miskin ekstrem diwilayah
Pesisir memiliki akses sanitasi, air bersih dan penerangan yang kurang memadai jika dibandingkan dengan wilayah lainnya.

Karakteristik lain wilayah pesisir termasuk juga dari aspek ketenagakerjaan: kelompok miskin ekstrem diwilayah pesisir sebagian besar memiliki pekerjaan, namun terkonsentrasi pada kelompok yang berusaha sendiri dan berusaha dengan dibantu buruh tidak tetap/tidak dibayar.
Dari aspek infrastruktur, akses system komunikasi, jasa pengiriman dan penerangan perlu diperbaiki diwilayah pesisir.
Dari aspek kerentanan: wilayah pesisir relative lebih rawan dibandingkan wilayah lainnya, terutama terkait dengan gizi buruk dan keberadaan permukimankumuh/bantaran sungai.
Dan yang terakhir dari aspek akses layanan dasar: akses fasilitas Kesehatan pada wilayah pesisir relative lebih buruk, terutama terkait rumah sakit bersalin dan poliklinik swasta.

Untuk itu Wakil Presiden memberikan arahan agar perhatian khusus juga diberikan untuk wilayah pesisir. Antara lain dengan mengidentifikasi program-program pengurangan kemiskinan ekstrem yang sesuai dengan wilayah pesisir serta menyempurnakan program- program yang ada saat ini agar lebih berdampak pada masyarakat di wilayahpesisir.

Dalam rapat kali ini, turut hadir Menko Perekonomian dan Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri Koperasidan UKM, Menteri Desa PDTT, Wakil Kepala Staf TNI-AL, dan Ketua Pengurus Pusat Ikatan Sarjana Kelautan Indonesia (Iskindo),

*

News Feed