Berita Jakarta – Pengurus Pusat GMKI (PP GMKI) menyoroti sejumlah kekerasan atas nama agama yang masih terjadi di tengah masyarakat.
“Perilaku diskriminasi seperti aturan wajib jilbab seperti disumbar, penutupan hingga pembakaran gereja seperti di Aceh Singkil, dan presekusi masyarakat saat ibadah masih terjadi selama tahun 2014-2021. Persoalan ini menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintahan Joko Widodo”, kata Sekretaris Fungsi Gereja PP GMKI, Felix Pusof dalam keterangan tertulis di Jakarta, 07 September 2021.
Catatan GMKI sejak tahun 2014 hingga 2021 ada 60 gereja yang ditolak dan ditutup karena tidak mendapatkan rekomendasi departemen agama dan FKUB kabupaten/kota.
Di Aceh singkil, terjadi penolakan hingga pembakaran gereja tahun 2015 karena sulit mendapatkan izin dari pemerintah daerah. Di Jambi, terjadi penutupan 3 gereja akibat ada tuntutan warga karena belum memilik IMB.
Selain itu, GMKI menyoroti aksi presekusi dan pembubaran melakukan ibadah, seperti yang presekusi gereja HKBP di serang, kabupaten bekasi.
“Sebagai negara hukum, negara harus menjamin hak hidup untuk menjalankan ibadah umat beragama. Sangat disayangkan, hukum bisa kompromi akibat tekanan massa”, ujar Felix Pusof.
Dari paparan diatas, GMKI kembali mengingatkan janji kampanye Jokowi saat pilpres mengenai kebhinekaan dan perlindungan serta rasa aman bagi seluruh rasa Indonesia yang masuk kedalam program nawacita.
“Belum ada realisasi terhadap kelompok umat beragama yang tertindas. PBM no 8 dan 9 tahun 2006 tentang pendirian menjadi persoalan utama yang menyebabkan perilaku diskriminasi terjadi, namun selama 7 tahun menjadi Presiden Jokowi berkuasa, Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri belum juga mencabut peraturan tersebut”, tutur Felix Fusop.
Felix Pusof yang merupakan mahasiswa dari Otto Geissler Papua mengajak seluruh mahasiswa untuk menjadi garda terdepan menjaga toleransi umat beragama di Indonesia. “Kita harus menjunjung tinggi perbedaan, menghormatin segala perbedaan”, ucap Felix Pusof.
“Perilaku diskriminasi umat beragama harus dilawan, karena menjadi bibit disintegrasi negara kita di masa mendatang”, tutup Felix Fusop
