MS.Tjik.NG
*Bismillahirrahmanirrahim*
Abstrak
Pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan 16 organisasi masyarakat Islam di kediaman pribadinya, Hambalang, pada akhir Agustus 2025, berlangsung di tengah eskalasi kerusuhan nasional.
Dari satu sisi, langkah ini dapat dipahami sebagai upaya merangkul kekuatan sosial keagamaan untuk meredakan tensi. Namun dari sisi lain, pertemuan tersebut dinilai tidak konsepsional dan strategis, melainkan lebih simbolik dan eksklusif. Artikel ini mengkaji fenomena “Hambalang Meeting” melalui perspektif teori politik simbolik (Edelman), demokrasi partisipatif (Habermas, Arnstein), serta resolusi konflik (Lederach, Burton).
Dengan pendekatan deskriptif-analitis, tulisan ini menilai efektivitas pertemuan Hambalang dalam konteks krisis sosial-politik, sekaligus menekankan pentingnya kanalisasi aspirasi multi-stakeholder sebagai solusi struktural jangka panjang.
-888-
. Pendahuluan
Kerusuhan yang meluas di Indonesia sejak 25–30 Agustus 2025 menandai titik kritis hubungan negara dan rakyat.
Demonstrasi yang awalnya berlangsung damai berubah menjadi kerusuhan setelah meninggalnya Affan Kurniawan, seorang pengemudi ojek daring, akibat tertabrak kendaraan taktis polisi.
Peristiwa tersebut memicu amarah publik yang kemudian menyebar ke Bandung, Makassar, Jawa Timur, dan NTB.
Dalam konteks ini, Presiden Prabowo Subianto mengundang 16 ormas Islam ke kediamannya di Hambalang. Pertemuan itu bersifat dialogis, namun kritik publik menilai bahwa langkah tersebut lebih simbolik daripada substansial. Mengapa?
Karena pertemuan di rumah pribadi (bukan di ruang negara) dengan kelompok terbatas (hanya ormas Islam) dianggap tidak menjawab akar masalah kerusuhan: krisis ekonomi, arogansi DPR, dan represifitas aparat.
Tulisan ini berusaha menjawab pertanyaan: Apakah “Hambalang Meeting” mampu menjadi kanal aspirasi yang efektif dalam meredakan krisis, atau sekadar simbol politik yang bersifat temporer?
2 Kerangka Teori
2.1 Politik Simbolik
Murray Edelman (1964) memperkenalkan konsep politics as symbolic action, di mana kebijakan atau pertemuan sering kali lebih berfungsi sebagai simbol ketimbang substansi. Hambalang dapat dilihat sebagai contoh politik simbolik: sebuah gestur merangkul, tetapi tanpa kerangka kebijakan.
2.2 Demokrasi Partisipatif
Habermas (1984) menekankan pentingnya public sphere—ruang di mana rakyat dapat berpartisipasi dalam wacana publik. Arnstein (1969) menambahkan melalui ladder of participation bahwa partisipasi rakyat memiliki tingkatan, dari manipulasi hingga kontrol penuh. Hambalang dapat dipertanyakan posisinya: apakah partisipasi sejati, atau hanya konsultasi simbolik?
2.3 Resolusi Konflik
John Burton (1990) dan John Paul Lederach (1997) menegaskan bahwa konflik tidak dapat diselesaikan hanya dengan “silaturahmi elit”, melainkan dengan transformasi struktur sosial dan keadilan substantif.
3.Latar Sosial-Politik Kerusuhan Agustus 2025
3.1 Pemicu Langsung
Tewasnya Affan Kurniawan di Jakarta.
Pembakaran kantor DPRD di Makassar.
Represifitas aparat di berbagai kota.
3.2 Faktor Struktural
Ekonomi: Pengangguran 6,5% (BPS, 2025), inflasi pangan 5,4%.
Politik: DPR tetap membahas tunjangan di tengah krisis.
Sosial: Turunnya kepercayaan rakyat terhadap institusi negara.
Keamanan: SOP aparat yang gagal mengutamakan de-eskalasi.
4 Hambalang Meeting: Antara Simbol dan Strategi
4.1 Konteks Pertemuan
Pertemuan di Hambalang berlangsung 29 Agustus 2025, dihadiri 16 ormas Islam besar. Pesan resmi: Presiden ingin mendengar aspirasi dan mengajak tokoh agama meredam massa.
4.2 Karakter Simbolik
1.Tempat: di kediaman pribadi, bukan ruang institusional.
2 Peserta: terbatas pada ormas Islam, tidak melibatkan mahasiswa, buruh, atau ojol.
3 Isi: tidak ada keputusan formal; hanya ajakan moral.
4 Output: tidak ada communiqué resmi yang mengikat.
4.3 Nilai Positif
Memberi sinyal keterbukaan presiden.
Mengakui peran penting ormas Islam sebagai aktor sosial.
Menjadi momentum awal meredakan eskalasi.
5 Keterbatasan dan Kritik
1.Eksklusifitas: aspirasi rakyat yang heterogen (mahasiswa, buruh, ojol) tidak tersalurkan.
2.Simbolik: tidak menghasilkan kebijakan substantif.
3 Potensi Politisasi: ormas Islam berisiko dijadikan “tameng moral” pemerintah.
4.Krisis Kepercayaan: publik melihatnya sebagai “silaturahmi elite” yang jauh dari rakyat.
6.Kanalisasi Aspirasi Multi-Stakeholder
Sebagai solusi, aspirasi rakyat perlu diarahkan melalui kanal-kanal yang lebih luas dan inklusif:
1.Dialog Nasional: melibatkan mahasiswa, buruh, ojol, ormas, akademisi, dan pemerintah.
2.( Rapat Dengar Pendapat (RDP) Terbuka: DPR harus membuka forum publik untuk membahas tunjangan dan krisis ekonomi.
3.Protest Liaison Officers: polisi ditugaskan sebagai penghubung damai, bukan represor.
4 Platform Digital: e-parlemen dan kanal aspirasi online yang transparan.
5 Musyawarah Ekonomi Darurat: melibatkan BPS, BI, dan ormas sosial-ekonomi untuk merumuskan solusi jangka pendek.
-888-
7.Studi Perbandingan
People Power Filipina (1986): tokoh agama (Gereja Katolik) berhasil meredam krisis, tetapi karena didukung gerakan sipil luas.
Tunisia (2011): absennya kanal aspirasi membuat protes berubah menjadi revolusi.
Indonesia 1998: kegagalan Orde Baru membuka kanal aspirasi rakyat berujung reformasi berdarah.
Hambalang harus dipelajari dalam perspektif ini: bila tidak ada langkah lanjutan, ia hanya akan menjadi catatan kecil dalam sejarah krisis.
8.Jalan Damai yang Sejati
Untuk benar-benar meredakan krisis, Presiden harus melangkah lebih jauh:
Mengumumkan investigasi independen kasus Affan Kurniawan.
Moratorium tunjangan DPR hingga ada audit publik.
Membentuk Dialog Nasional Multi-Stakeholder.
Menyediakan kompensasi bagi korban.
Melakukan reformasi SOP aparat keamanan.
9 Kesimpulan
Hambalang adalah simbol. Ia baik sebagai awal, tetapi lemah sebagai solusi. Pertemuan eksklusif di rumah pribadi hanya menurunkan tensi sesaat, tanpa menyentuh akar krisis.
Jalan damai sejati hanya lahir dari keberanian membuka kanal aspirasi rakyat yang luas, transparan, dan berkeadilan.
Api kerusuhan tidak akan padam dengan simbol, tetapi dengan keadilan sosial.
والله اعلم بالصواب
C30082025, Tabik🙏
Daftar Pustaka
Arnstein, S. (1969). A Ladder of Citizen Participation. Journal of the American Institute of Planners.
Burton, J. (1990). Conflict: Resolution and Provention. St. Martin’s Press.
Coser, L. (1956). The Functions of Social Conflict. Free Press.
Dahrendorf, R. (1959). Class and Class Conflict in Industrial Society. Stanford University Press.
Edelman, M. (1964). The Symbolic Uses of Politics. University of Illinois Press.
Habermas, J. (1984). The Theory of Communicative Action. Beacon Press.
Lederach, J. P. (1997). Building Peace: Sustainable Reconciliation in Divided Societies. USIP Press.
BPS (2025). Statistik Indonesia 2025. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
World Bank (2025). Indonesia Economic Prospects.
Tempo, Kompas, BBC Indonesia, Detik. Laporan kerusuhan Agustus 2025
