PANGANDARAN – Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Pangandaran terus mengintensifkan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 dengan menitikberatkan pada sektor pariwisata, khususnya usaha hotel dan restoran.
Kegiatan pengisian data tersebut digelar pada Kamis, 23 April 2026, bertempat di Kantor BPC PHRI Kabupaten Pangandaran, mulai pukul 12.30 WIB hingga selesai. Para pelaku usaha diundang secara langsung untuk berpartisipasi dalam proses pendataan.
Kepala Subbagian Umum BPS Pangandaran, Yudi Muhamad Nur Rakhmatillah S.IP, menyampaikan bahwa keterlibatan pelaku usaha sangat krusial guna menghasilkan data yang akurat dan sesuai dengan kondisi sebenarnya di lapangan.
Ia menegaskan, Sensus Ekonomi 2026 menjadi momentum penting untuk memperbarui basis data ekonomi daerah, terutama di sektor pariwisata yang selama ini menjadi salah satu penopang utama perekonomian Pangandaran.
“Data yang lengkap dan mutakhir akan menjadi landasan dalam penyusunan kebijakan pembangunan yang lebih tepat dan efektif,” ujarnya.
Dalam pelaksanaan kegiatan, petugas BPS memberikan pendampingan langsung kepada peserta agar proses pengisian data berjalan dengan baik dan sesuai prosedur. Hal ini dilakukan untuk menjaga kualitas dan keseragaman data yang dihimpun.
Ketua BPC PHRI Kabupaten Pangandaran, Agus Mulyana, turut mengapresiasi langkah BPS yang melibatkan pelaku usaha secara langsung. Menurutnya, kolaborasi ini penting untuk memastikan data yang dihasilkan benar-benar merepresentasikan kondisi usaha di sektor pariwisata.
“Kami mendukung penuh kegiatan ini. Data yang valid akan membantu pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang berpihak kepada pelaku usaha,” katanya.
Ia juga mengajak seluruh anggota PHRI serta pelaku usaha lainnya untuk hadir dan berkontribusi aktif dalam kegiatan tersebut.
Selain sebagai sarana pendataan, kegiatan ini juga menjadi wadah dialog antara pemerintah dan pelaku usaha. Berbagai masukan terkait tantangan, peluang, serta kondisi usaha dapat disampaikan secara langsung.
BPS Pangandaran berharap hasil Sensus Ekonomi 2026 dapat menjadi pijakan dalam merancang kebijakan pembangunan yang berkelanjutan, sekaligus memperkuat sektor pariwisata sebagai motor penggerak ekonomi daerah.
( Upi )
