Oleh MS.Tjik.NG
*Bismillahirrahmanirrahim*
Pendahuluan
Muktamar X Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang seharusnya menjadi ajang konsolidasi kader dan peneguhan arah perjuangan politik umat Islam, justru berubah menjadi arena kontroversi.
Dua kandidat ketua umum Muhammad Mardiono dan Agus Suparmanto sama-sama mengklaim terpilih secara aklamasi. Situasi ini menimbulkan kebingungan publik, memicu kericuhan di arena muktamar, dan menyorot ambiguitas prosedur internal partai.
Artikel ini berusaha menguraikan latar belakang konflik, dinamika muktamar, problematika tatib dan aklamasi, persepsi mayoritas muktamirin, serta implikasi politik bagi masa depan PPP.
Sejarah Singkat PPP dan Tradisi Muktamar
PPP berdiri pada 5 Januari 1973 sebagai hasil fusi empat partai Islam: NU, Parmusi, PSII, dan Perti. Sejak era Orde Baru, PPP telah menjadi salah satu partai dengan basis konstituen umat Islam yang kuat.
Tradisi muktamar menjadi forum tertinggi pengambilan keputusan, termasuk pemilihan ketua umum. Dalam AD/ART PPP, muktamar memiliki kedudukan strategis karena menetapkan garis kebijakan partai, menyempurnakan AD/ART, dan memilih pimpinan. Oleh karena itu, legitimasi hasil muktamar sangat penting bagi kelangsungan organisasi.
Dinamika Muktamar X PPP
Muktamar X yang digelar di Ancol, 27–29 September 2025, dihadiri oleh perwakilan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW), Dewan Pimpinan Cabang (DPC), dan badan otonom partai.
Awalnya, agenda muktamar berjalan sesuai jadwal, namun saat memasuki sidang pemilihan ketua umum, terjadi perbedaan pandangan terkait mekanisme. Pimpinan sidang paripurna terbagi: satu kubu mengarahkan agar pemilihan dilakukan secara aklamasi dengan dukungan mayoritas DPW, sementara kubu lain menghendaki voting.
Kericuhan pecah pada Paripurna VIII. Lempar kursi, adu mulut, hingga aksi walk-out terjadi. Di tengah suasana panas, pimpinan sidang yang pro-Mardiono mengetuk palu menetapkan Mardiono sebagai ketua umum terpilih secara aklamasi. Tak lama kemudian, kubu Agus Suparmanto memimpin sidang tandingan dan menetapkan Agus sebagai ketua umum.
Aklamasi: Mekanisme, Syarat, dan Kontroversi
Aklamasi adalah metode pengambilan keputusan tanpa voting, digunakan jika forum sepakat bulat. Dalam praktik politik, aklamasi dipandang lebih elegan karena menghindari perpecahan suara. Namun aklamasi harus memenuhi syarat:
Kuorum peserta terpenuhi.
Tidak ada penolakan signifikan.
Pimpinan sidang diakui sah oleh seluruh peserta.
Dalam Muktamar X PPP, syarat ketiga inilah yang dipersoalkan. Kubu Agus menolak legitimasi pimpinan sidang yang menetapkan Mardiono. Mereka menganggap keputusan itu sepihak karena sebagian peserta sedang melakukan interupsi. Ambiguitas ini membuat hasil aklamasi dipertanyakan.
-888-
Ambiguitas Prosedur dan Tatib
Tatib (tata tertib) muktamar menjadi dokumen kunci. Tatib seharusnya menjawab skenario teknis seperti: bagaimana jika terjadi interupsi, bagaimana jika ada peserta walk-out, dan bagaimana menetapkan aklamasi bila ada perbedaan pendapat.
Sayangnya, tata tertib Muktamar X dianggap tidak cukup rinci sehingga membuka ruang tafsir ganda. Akibatnya, masing-masing kubu merasa paling sah.
Persepsi Mayoritas Muktamirin
Dalam politik, persepsi sering lebih berpengaruh daripada angka objektif. Kubu Mardiono mengklaim didukung 30 DPW.
Kubu Agus meragukan angka itu dan menuduh ada rekayasa daftar hadir. Tanpa verifikasi independen, publik kesulitan mengetahui siapa sebenarnya mayoritas. Ketika mayoritas berubah menjadi sekadar narasi, konflik semakin sulit didamaikan.
Dampak Terhadap Basis Kader
Di tingkat akar rumput, dualisme ini menimbulkan kebingungan. Sebagian kader memilih menunggu keputusan resmi Kemenkumham atau Mahkamah Partai.
Sebagian lainnya memilih tetap loyal kepada figur yang mereka anggap sah. Jika dibiarkan berlarut, konflik bisa menyebabkan perpecahan struktural hingga tingkat DPC dan PAC.
Implikasi Politik Nasional
Konflik internal PPP dapat memengaruhi elektabilitas partai. Pemilih muda cenderung alergi terhadap partai yang sibuk bertikai. Jika konflik tidak diselesaikan sebelum Pemilu 2029, PPP berpotensi kehilangan kursi di parlemen.
Selain itu, konflik membuka peluang intervensi pihak eksternal, baik dari pemerintah maupun partai lain yang ingin memanfaatkan kelemahan PPP.
Analisis Hukum dan AD/ART
AD/ART PPP menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa melalui Mahkamah Partai. Namun efektivitasnya sering dipertanyakan.
Jika Mahkamah Partai memutus salah satu kubu sebagai sah, masih ada kemungkinan kubu lain menggugat ke pengadilan umum. Proses hukum yang panjang dapat memperpanjang konflik.
-888-
Pembelajaran dari Partai Lain
Partai lain di Indonesia juga pernah mengalami dualisme, seperti Partai Golkar (2014–2016) dan Partai Demokrat (2021).
Penyelesaiannya biasanya melalui pengadilan dan pengesahan Kemenkumham. PPP perlu belajar dari pengalaman tersebut: hanya kepengurusan yang disahkan negara yang akan diakui dalam pemilu.
Jalan Keluar: Rekonsiliasi atau Kompetisi Sehat
Ada dua jalan keluar: rekonsiliasi atau kompetisi sehat. Rekonsiliasi menuntut kedua kubu duduk bersama, membentuk tim mediasi, dan menerima hasil kompromi.
Jika rekonsiliasi gagal, maka perlu dilakukan pemilihan ulang dengan mekanisme yang transparan agar legitimasi ketua umum tidak diragukan.
Kesimpulan
Dualisme klaim kemenangan dalam Muktamar X PPP menunjukkan pentingnya prosedur yang jelas dan mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif.
Tanpa itu, partai rentan terpecah dan kehilangan kepercayaan publik. PPP harus segera mengambil langkah tegas agar bisa kembali fokus pada agenda politik nasional.
والله اعلم بالصواب
C28092025, Tabik 🙏
Referensi:
Detik News. (2025). Mardiono Terpilih Secara Aklamasi di Muktamar PPP.
JPNN. (2025). Muktamar PPP Ricuh, Dua Kubu Sama-sama Klaim Menang.
RMOL Jatim. (2025). Agus Suparmanto Klaim Terpilih Aklamasi.
AD/ART PPP (2020). Anggaran Dasar dan Rumah Tangga PPP.
Tirto.id (2023). Belajar dari Konflik Internal Partai Golkar
